JAKARTA – Wacana aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari setiap pekan mulai mencuat dan memicu perhatian publik. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan kebijakan itu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Menurut Tito, pemerintah sudah memiliki pengalaman panjang menerapkan sistem kerja jarak jauh, terutama saat pandemi COVID-19 melanda dunia.

“Nggak masalah kalau saya. Ini bukan pengalaman pertama. Waktu COVID bahkan WFO cuma 25 persen, tapi pemerintahan tetap jalan,” ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pemerintah Siapkan Skema WFH untuk Hemat BBM

Rencana penerapan WFH ini bukan tanpa alasan. Pemerintah sedang mencari cara menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi tekanan global akibat konflik di Timur Tengah.

Karena itu, sejumlah menteri telah menggelar rapat maraton hampir tiga hingga empat jam untuk membahas skema tersebut.

Di antaranya melibatkan:

Pratikno

Airlangga Hartarto

Prasetyo Hadi

Teddy Indra Wijaya

Namun keputusan final tetap menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada masyarakat.

ASN Tak Bisa “Keluyuran”, GPS Akan Mengawasi

Jika kebijakan WFH benar-benar diberlakukan, ASN tidak bisa sembarangan memanfaatkan waktu kerja di rumah. Pemerintah akan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk mengawasi aktivitas pegawai.

Lewat sistem ini, ASN wajib:

absen online pukul 07.30,

menyalakan handphone selama jam kerja,

mengaktifkan GPS agar lokasi bisa dipantau.

Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah, bukan malah bepergian.

“Kalau dia jalan-jalan saat jam kerja tentu ketahuan. GPS harus dibuka, jadi posisinya bisa dipantau,” tegas Tito.

Layanan Penting Tetap Harus Jalan

Meski ada skema WFH, Tito memastikan layanan publik vital tetap harus berjalan normal.

Beberapa sektor yang tidak boleh berhenti antara lain:

rumah sakit dan layanan kesehatan

transportasi umum

layanan darurat

kebersihan kota

“Yang melayani emergensi, rumah sakit, angkutan dan kebersihan harus tetap jalan,” katanya.

Tinggal Tunggu Pengumuman dari Istana

Tito menegaskan dirinya hanya menyampaikan masukan hasil rapat kabinet. Siapa yang akan mengumumkan kebijakan tersebut kepada publik masih menunggu keputusan Istana.

Jika disetujui Presiden, kebijakan ini berpotensi menjadi model kerja baru bagi ASN Indonesia: tetap produktif, hemat energi, namun pelayanan publik tetap berjalan.

Apakah ASN benar-benar akan libur kerja dari kantor satu hari tiap minggu? Publik kini menunggu keputusan resmi dari Istana.

Rencana penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menyesuaikan pola kerja dengan dinamika zaman sekaligus merespons tantangan global, terutama terkait efisiensi energi dan mobilitas masyarakat.

Namun pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh sistem atau teknologi pengawasan, melainkan juga oleh disiplin, integritas, dan tanggung jawab para aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Jika dijalankan dengan pengawasan yang baik serta komitmen pelayanan publik yang kuat, skema kerja fleksibel ini diharapkan tidak hanya menghemat energi, tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kini publik menunggu keputusan resmi pemerintah, apakah kebijakan WFH satu hari tiap pekan benar-benar akan menjadi wajah baru sistem kerja birokrasi di Indonesia.

(Suwidodo)