JAKARTA – Pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang lebih efisien dan berbasis digital.

Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring kepada media, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam seminggu bagi ASN, yaitu setiap hari Jumat.

Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan akan diberlakukan bagi ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan mulai berlaku 1 April 2026.

Pengumuman kebijakan dilakukan melalui konferensi pers daring pemerintah dari Jakarta, dan kebijakan berlaku di seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, serta mendorong pola kerja digital di lingkungan birokrasi.

“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Kami juga mendorong ASN menggunakan transportasi publik,” katanya.

Surat edaran terkait kebijakan tersebut akan diterbitkan oleh kementerian terkait dan berlaku bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jelasnya pelaksanaan WFH akan diatur melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong ASN menggunakan transportasi publik.

Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari reformasi birokrasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, produktif, dan ramah lingkungan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap budaya kerja aparatur sipil negara semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Pola kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas ASN, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan, menghemat energi, serta mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern dan responsif terhadap tantangan global.

(Suwidodo)