Wakapolri: Polri Perkuat Kehadiran di Wilayah Rawan, Bhabinkamtibmas Baru Menjangkau 55 Persen Desa

JAKARTA, INDONESIASATU928.COM —Polri memperkuat kehadiran personel di wilayah yang memiliki potensi kerawanan dan konflik. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan keamanan dapat ditangani lebih awal melalui pendekatan humanis, dialogis, dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat mengatakan, keberadaan polisi tidak hanya dibutuhkan ketika konflik sudah terjadi, tetapi harus hadir di titik-titik yang berpotensi memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Pada hakikatnya Polri ini berada di tempat-tempat kerawanan. Jadi polisi itu memang harus hadir di setiap tempat-tempat yang potensi menimbulkan konflik,” kata Wahyu di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Wahyu, penguatan kehadiran tersebut tercermin dalam pelaksanaan 419 operasi kepolisian. Dari jumlah itu, sembilan operasi merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan Mabes Polri, sedangkan 410 operasi lainnya dilakukan di kewilayahan oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia.

Polri menyebut pelaksanaan berbagai operasi tersebut turut beriringan dengan penurunan angka konflik sosial. Berdasarkan data yang disampaikan Wahyu, peristiwa konflik sosial turun 37,5 persen, sementara jumlah korban akibat konflik sosial menurun hingga 77,1 persen.

“Komitmen Polri adalah hadir melayani, mengamankan agenda bangsa, dan tanggap bencana bagi masyarakat,” ujar Wahyu.

Bhabinkamtibmas Belum Menjangkau Seluruh Desa

Namun, penguatan kehadiran polisi di tingkat akar rumput masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait jumlah personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang belum sebanding dengan jumlah desa di Indonesia.

Saat ini tercatat 40.924 personel Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut baru mencakup sekitar 55 persen dari 83.762 desa.

Kondisi itu menjadi salah satu perhatian dalam visi dan misi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memperkuat struktur Polri hingga lini paling bawah.

Salah satu langkah yang didorong adalah memperbanyak personel Bhabinkamtibmas di tingkat Polsek. Posisi tersebut dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu mata rantai awal dalam mendeteksi potensi gangguan kamtibmas.

Wahyu menegaskan, Polsek harus menjadi sentra pelayanan masyarakat sekaligus ujung tombak kepolisian di tingkat paling dekat dengan warga.

Pemenuhan kebutuhan personel Bhabinkamtibmas akan dilakukan secara bertahap, antara lain melalui pembukaan rekrutmen anggota Polri.

“Sehingga, ketika itu semua pelayanan-pelayanan masyarakat di level terbawah ini terpenuhi, saya pikir masyarakat akan terlayani dengan baik. Jadi kalau mau cari polisi nggak sulit,” kata Wahyu.

Kehadiran Polisi Jadi Kunci Deteksi Dini

Pernyataan Wakapolri tersebut menempatkan kehadiran polisi di tingkat desa sebagai bagian penting dari strategi pencegahan konflik. Dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang saat ini baru menjangkau sekitar 55 persen desa, masih terdapat ruang untuk memperluas jangkauan pelayanan kepolisian di tingkat masyarakat.

Penguatan tersebut bukan semata soal menambah jumlah personel, tetapi juga memastikan polisi mampu hadir lebih awal, membangun komunikasi dengan warga, serta mendeteksi potensi konflik sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan kehadiran Polri pada akhirnya tidak hanya terlihat dari banyaknya operasi yang digelar, tetapi juga dari seberapa mudah warga mendapatkan pelayanan dan seberapa cepat potensi gangguan keamanan dapat dicegah.

Suwidodo/Red.INDONESIASATU928.COM