Oleh: Suwidodo

Di tengah berbagai wacana penguatan ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Pengakuan ini bukan tanpa dasar. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menempatkan UMKM sebagai subjek strategis yang tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberdayakan.

Namun, di balik pengakuan normatif tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah keberpihakan negara terhadap UMKM sudah benar-benar dirasakan secara merata?

Antara Regulasi dan Realitas

Secara normatif, negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum untuk memperkuat UMKM. Kemudahan perizinan, akses pembiayaan, hingga dukungan pengembangan usaha menjadi hak yang dijamin dalam undang-undang.

Di atas kertas, semuanya tampak ideal. Namun dalam praktik, banyak pelaku UMKM—terutama di daerah—masih menghadapi hambatan klasik: birokrasi yang berbelit, keterbatasan akses modal, hingga minimnya pendampingan yang berkelanjutan.

Digitalisasi perizinan memang telah diluncurkan, tetapi tidak semua pelaku usaha memiliki literasi digital yang memadai. Skema pembiayaan tersedia, namun sering kali tidak mudah diakses tanpa jaminan yang cukup. Program pelatihan digelar, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan.

Dengan kata lain, ada jarak antara hukum yang menjanjikan dan kebijakan yang dirasakan.

Ketimpangan Akses dan Wilayah

Salah satu persoalan mendasar adalah ketimpangan distribusi manfaat. UMKM di kota-kota besar relatif lebih mudah mengakses fasilitas pemerintah dibandingkan dengan pelaku usaha di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Padahal, justru di wilayah-wilayah tersebut UMKM menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Ketika akses tidak merata, maka yang terjadi bukan penguatan ekonomi rakyat, melainkan reproduksi ketimpangan dalam wajah baru.

Pernyataan itu bisa dibuktikan dengan melihat realitas struktural dan data empiris di lapangan, bukan sekadar asumsi normatif.

Pertama, posisi UMKM dalam ekonomi lokal memang dominan. Di banyak daerah—terutama pedesaan dan wilayah pinggiran—UMKM menjadi sumber penghidupan utama: dari warung kecil, usaha tani, kerajinan, hingga jasa informal. Ketika sektor formal terbatas, UMKM berfungsi sebagai “jaring pengaman ekonomi”. Artinya, jika UMKM kuat, ekonomi lokal ikut stabil.

Namun di titik inilah masalah muncul.

Kedua, akses yang tidak merata—baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, maupun pendampingan—menciptakan kesenjangan kapasitas antar pelaku UMKM. Misalnya:

UMKM di kota besar lebih mudah mendapatkan kredit perbankan, pelatihan digital, dan akses marketplace.

Sementara UMKM di desa atau daerah tertinggal sering terkendala agunan, literasi keuangan, jaringan distribusi, bahkan infrastruktur internet.

Akibatnya, yang berkembang pesat adalah kelompok UMKM yang sudah relatif kuat sejak awal, bukan yang paling membutuhkan dukungan.

Ketiga, kondisi ini melahirkan apa yang disebut reproduksi ketimpangan. Maksudnya:

Kebijakan yang seharusnya “memberdayakan” justru memperbesar jarak antara UMKM maju dan UMKM tertinggal.

Bantuan negara (subsidi, kredit, program digitalisasi) lebih banyak terserap oleh kelompok yang siap secara administratif dan teknis.

Sementara kelompok rentan tetap tertinggal, bahkan makin tersisih dalam persaingan.

Dengan kata lain, alih-alih menciptakan pemerataan, sistem yang timpang justru mengulang pola ketimpangan lama dalam bentuk baru—kali ini melalui akses ekonomi modern.

Keempat, bukti konkretnya bisa dilihat dari fenomena:

• Konsentrasi UMKM “naik kelas” di wilayah perkotaan.
• Rendahnya penetrasi pembiayaan formal di sektor mikro pedesaan.
• Kesenjangan adopsi digital antara pelaku usaha di Jawa dan luar Jawa.

Dari sini jelas logikanya:

• Jika UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat,
• tetapi akses penguatan hanya dinikmati sebagian,
• maka hasil akhirnya bukan pemerataan, melainkan ketimpangan yang dilembagakan.

UMKM yang sudah kuat menjadi semakin berkembang, sementara yang kecil tetap tertinggal.

Kemitraan yang Belum Setara

Undang-undang telah mengatur kemitraan antara UMKM dan usaha besar sebagai hubungan yang setara. Namun realitas di lapangan sering kali berbeda. UMKM masih berada dalam posisi tawar yang lemah dalam rantai pasok.

Banyak pelaku UMKM yang hanya menjadi pelengkap produksi tanpa memiliki kendali terhadap harga, distribusi, maupun branding. Dalam situasi seperti ini, kemitraan belum sepenuhnya menjadi instrumen keadilan ekonomi, melainkan berpotensi memperkuat dominasi pelaku usaha besar.

Ketahanan yang Sering Diandalkan, Tapi Kurang Didukung

Ironisnya, UMKM selalu menjadi sektor yang paling diandalkan saat krisis. Fleksibilitas dan daya tahan mereka terbukti mampu menjaga denyut ekonomi tetap hidup ketika sektor lain melemah.

Namun, ketahanan ini sering kali dianggap sebagai “keunggulan alami” yang tidak perlu diperkuat secara serius. Negara cenderung datang saat krisis, tetapi belum konsisten dalam membangun fondasi jangka panjang.

Padahal, jika benar UMKM adalah garda terdepan, maka penguatan mereka seharusnya menjadi prioritas permanen, bukan respons situasional.

Menuju Keberpihakan yang Nyata

Sudah saatnya pendekatan terhadap UMKM tidak berhenti pada retorika dan regulasi. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha, di mana pun mereka berada.

Pemerintah perlu memastikan bahwa:

Kemudahan perizinan benar-benar sederhana dan inklusif

Akses pembiayaan tidak diskriminatif

Pendampingan usaha dilakukan secara berkelanjutan, bukan seremonial

Kemitraan diawasi agar berjalan adil dan transparan

Tanpa itu semua, posisi UMKM sebagai “garda terdepan” hanya akan menjadi slogan yang kehilangan makna.

Penutup

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memberikan landasan yang kuat bagi pemberdayaan UMKM. Namun, kekuatan hukum tidak akan berarti tanpa implementasi yang merata dan konsisten.

UMKM telah membuktikan diri sebagai penyangga ekonomi bangsa. Kini, giliran negara memastikan bahwa mereka tidak berjalan sendiri.

Sebab, keadilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari seberapa merata kesempatan itu dirasakan.