Momentum Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025

JAKARTA — Pada momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Rabu 1 Oktober 2025, sejumlah tokoh lintas latar belakang mendeklarasikan berdirinya Institut Jenderal Besar Soeharto. Acara ini digelar di Ruang Auditorium Pertemuan Gedung Joang ’45, Jalan Menteng Raya No. 31, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pukul 11.00 wib hingga selesai

Deklarasi ini lahir dari keprihatinan atas semakin memudarnya nilai-nilai kebangsaan serta semakin jauhnya arah pembangunan nasional dari cita-cita proklamasi dan semangat Pancasila. Para pendiri meyakini bahwa Jenderal Besar Soeharto sebagai Presiden RI kedua telah meninggalkan warisan berharga berupa gagasan, strategi pembangunan, kepemimpinan, stabilitas nasional, serta komitmen menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi asing.

Latar Belakang

Dalam naskah deklarasi disebutkan, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia pernah mendapat predikat sebagai Macan Asia Baru (New Asian Tiger) pada akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an, sejajar dengan Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Singapura.

Namun, pasca berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto dan perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002, posisi Indonesia merosot akibat masuknya liberalisme dan pengaruh global yang menggeser jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila hanya dijadikan jargon, sementara kebijakan negara kerap mengabaikan prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Institut Jenderal Besar Soeharto dibentuk sebagai ruang akademis yang independen, terbuka, dan berkelanjutan untuk:

Mendokumentasikan dan mengkaji secara ilmiah warisan pemikiran, kepemimpinan, dan strategi pembangunan Presiden Soeharto.

Menjadi ruang kajian kebangsaan agar generasi masa kini dan mendatang dapat memahami dinamika sejarah, khususnya peran Presiden Soeharto dalam menyelamatkan Pancasila dari hegemoni komunisme.

Menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, stabilitas nasional, dan pembangunan berkelanjutan.

Deklarasi dihadiri dan ditandatangani oleh sejumlah tokoh, yakni: Hartono; R. Mpi Nurkamal Tamudjiwa; Toni M. Aprami; M. Yazid Salman; Mariadi; A. Badawy Saluy; Kun Nurachadijat:Lukman Malanuang; Iskandar Abubakar; Taufik Rudolf Sigar;Wawan Ridwan; Hardi Ahmad; Shididiq Waluyo WR.; Dedi Hermanto;Hanansyah

Pernyataan Tokoh, dalam sambutannya, menegaskan:

“Soeharto bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga warisan nilai kepemimpinan yang terbukti membawa Indonesia pada masa keemasan. Institut ini hadir bukan untuk memuja pribadi, melainkan untuk mengambil nilai konstruktif yang bisa menjadi rujukan bagi bangsa ini.”

Sementara itu, Deklarator menambahkan bahwa pembentukan lembaga ini adalah upaya menyelamatkan warisan pemikiran Soeharto agar tidak terkubur.

“Generasi muda harus memiliki referensi yang jernih tentang sejarah bangsanya. Kita ingin agar warisan Soeharto dapat dipelajari, dikritisi, dan diambil manfaatnya untuk pembangunan nasional ke depan.”

Deklarasi ini diakhiri dengan seruan bersama bahwa Institut Jenderal Besar Soeharto merupakan wadah terbuka bagi siapa pun yang ingin mengkaji sejarah kepemimpinan nasional secara objektif-ilmiah. Kehadiran institut ini diharapkan dapat memperkaya literatur kebangsaan dan memberi kontribusi nyata bagi penyelenggaraan negara yang lebih berkeadilan dan berdaulat.

Reporter Suwidodo