PALANGKA RAYA –Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Thomas Harming Suwarta, mengajak seluruh jurnalis di Indonesia ikut aktif membangun peradaban Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, wartawan memiliki peran besar dalam membentuk kesadaran masyarakat dan pemerintah lewat tulisan serta pemberitaan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Thomas dalam Seminar Nasional bertema “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/11/2025).

“Membangun peradaban HAM adalah tugas bersama. Wartawan punya kekuatan luar biasa melalui pena dan berita. Kalau media memiliki perspektif HAM, masyarakat juga akan lebih sadar terhadap nilai kemanusiaan,” ujar Thomas.

Thomas menegaskan, pemerintahan Prabowo–Gibran punya komitmen kuat terhadap pembangunan HAM yang mencakup tiga pilar utama: penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill). Ia menyebut lebih dari 50 persen poin dalam Asta Cita pemerintahan saat ini terkait dengan aspek-aspek HAM.

“Kita semua, termasuk komunitas media, sedang diajak menjemput peradaban baru — peradaban yang berlandaskan nilai-nilai HAM,” tambahnya.

Thomas juga mengingatkan, di tengah derasnya arus informasi digital, media arus utama tetap punya peran penting sebagai rujukan publik. Karena itu, jurnalis harus tetap berpegang pada etika, kebenaran, dan nilai kemanusiaan.

“Kekuatan pena wartawan itu luar biasa. Perspektif yang berlandaskan HAM akan sangat membantu membangun kesadaran bangsa,” ujarnya.

Selain itu, Thomas menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis dalam memahami isu HAM. Ia menyebut HAM sebagai aset tak berwujud (intangible asset) yang sangat berharga bagi bangsa.

“Jurnalis yang memahami HAM pasti lebih mudah menyampaikan pesan kemanusiaan kepada publik. Karena itu, kami ingin memperkuat kapasitas rekan-rekan wartawan di bidang ini,” katanya.

Thomas juga membuka peluang kerja sama antara media dan Kementerian HAM RI dalam edukasi publik tentang HAM.

“Media bukan hanya pilar demokrasi, tapi juga pilar HAM. Kami menghargai independensi media, namun kolaborasi tetap diperlukan untuk membangun peradaban HAM di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pewarna Indonesia, Yusuf Mujiono, menyambut positif ajakan tersebut.

“Kami merasa tertantang ikut dalam arus besar membangun peradaban HAM. Selain meningkatkan kapasitas wartawan, kami juga berharap ada jaminan perlindungan HAM bagi jurnalis dalam bekerja. Kami yakin Kementerian HAM bisa jadi jembatannya,” pungkas Yusuf.

Lewat pena dan kamera, wartawan bukan cuma mencatat peristiwa, tapi juga menanamkan nilai kemanusiaan. Karena itu, ajakan Stafsus Kementerian HAM RI ini menjadi sinyal kuat bahwa membangun Indonesia yang beradab harus dimulai dari kesadaran bersama — dari pemerintah hingga ruang redaksi.

Reporter Suwidodo