JAKARTA— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan pada 12 Januari 2026. Proyek strategis nasional ini dinilai tidak hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, penguatan peran BUMN energi, serta posisi Indonesia dalam geopolitik energi kawasan.

Pengembangan Kilang Balikpapan merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri. Proyek yang dirintis pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut baru terealisasi setelah proses panjang dan diresmikan pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketergantungan terhadap impor energi menjadi salah satu faktor utama yang membebani ekonomi nasional dan melemahkan kedaulatan negara.

“Kita tidak bisa bicara kemandirian dan kedaulatan jika kebutuhan energi masih bergantung pada negara lain. Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional,” ujar Presiden Prabowo.

Dari sisi ekonomi, proyek RDMP Balikpapan yang menelan investasi sekitar USD 7,4 miliar atau setara Rp123 triliun diharapkan mampu menekan defisit neraca perdagangan akibat impor BBM, sekaligus mengurangi tekanan terhadap APBN yang selama ini terbebani subsidi energi.

Melalui proyek ini, kapasitas produksi kilang meningkat dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, dengan kualitas BBM setara Euro V. Selain meningkatkan volume produksi, RDMP juga menaikkan Indeks Kompleksitas Kilang dari 3,7 menjadi 8, yang memungkinkan pengolahan minyak mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan bahwa RDMP Balikpapan merupakan tonggak penting transformasi bisnis Pertamina sebagai BUMN energi nasional.

“RDMP adalah proyek terintegrasi hulu dan hilir yang memperkuat daya saing Pertamina. Selain meningkatkan kapasitas dan kualitas produk, proyek ini juga memperkuat infrastruktur distribusi energi nasional,” kata Simon.

Ia menjelaskan, proyek ini mencakup pembangunan pipa Senipah sepanjang 78 kilometer, unit utama Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), integrasi dengan Terminal BBM Tanjung Batu berkapasitas 125 ribu kiloliter, serta fasilitas penyimpanan di Lawe-Lawe dengan kapasitas 2 juta barel.

Dari perspektif geopolitik energi, keberadaan Kilang Balikpapan dinilai strategis karena memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang ditandai fluktuasi harga minyak, konflik kawasan, serta ketidakpastian rantai pasok energi internasional.

Selama ini Indonesia masih bergantung pada impor BBM, terutama dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Singapura. Dengan bertambahnya kapasitas kilang dalam negeri, pemerintah berharap ketergantungan tersebut dapat ditekan secara bertahap, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global.

Pemerintah mencatat kebutuhan BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari, sementara total kapasitas pengolahan kilang dalam negeri terus ditingkatkan melalui program RDMP di sejumlah wilayah.

Peresmian Kilang RDMP Balikpapan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran BUMN sebagai lokomotif pembangunan ekonomi strategis, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kedaulatan energi yang lebih mandiri di kawasan.