Jakarta – indonesiasatu928.com,Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan penelitian mendalam terkait efektivitas penanganan perkara korupsi di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Penelitian yang digelar Senin (9/3/2026) ini bertujuan menguji sejauh mana fungsi pemberantasan korupsi di tingkat kewilayahan benar-benar berjalan optimal di tengah semakin kompleksnya modus kejahatan korupsi.

Kegiatan tersebut melibatkan para penyidik, pejabat struktural, serta personel yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menjadi bagian dari upaya evaluasi internal Polri terhadap kinerja penanganan kasus korupsi di daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi aparat penegak hukum.

Peneliti Ilmu Kepolisian Madya Tk. I Puslitbang Polri, Kombes Pol Yudi Chandra E, dalam pemaparannya menegaskan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius dalam sistem penegakan hukum nasional. Ia menyebutkan bahwa pola dan modus operandi korupsi terus berkembang, bahkan semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Modus yang muncul sekarang tidak lagi sederhana. Ada penggunaan perusahaan fiktif, rekayasa proyek, hingga manipulasi dokumen elektronik yang membuat pembuktian perkara semakin kompleks,” ujar Yudi.

Karena itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek penindakan, tetapi juga menilai kesiapan sumber daya manusia, pola pikir (mindset) penyidik, serta struktur kelembagaan yang menopang kinerja pemberantasan korupsi di lingkungan Polri.

Menurut Yudi, evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa fungsi pemberantasan korupsi tidak sekadar berjalan secara prosedural, tetapi mampu menghasilkan penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berdampak pada pencegahan.

Dalam penelitian ini, Puslitbang Polri menggunakan metode mixed method, yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur, forum diskusi kelompok (FGD), wawancara dengan para pemangku kebijakan, serta penyebaran kuesioner kepada personel Ditreskrimsus dan Satreskrim di jajaran wilayah.

Hasil penelitian tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan strategis bagi pimpinan Polri untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi di daerah. Model kelembagaan yang lebih efektif diharapkan dapat mendorong sinergi antara pencegahan dan penindakan sehingga penanganan perkara korupsi tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu menutup celah terjadinya kejahatan serupa.

Penelitian ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi dan penindakan, tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum serta sistem yang transparan. Tanpa perbaikan menyeluruh pada sumber daya, budaya kerja, dan mekanisme pengawasan, upaya memerangi korupsi dikhawatirkan hanya berputar pada pola lama tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

(Donny G/Suwidodo)