JAKARTA – indonesiasatu928.com,Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pers merupakan kekuatan strategis dalam membangun peradaban Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Tanpa keterlibatan media massa, upaya pemajuan HAM dinilai akan berjalan lambat bahkan kehilangan daya pengaruh di tengah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Pigai saat membuka Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (11/3/2026).

“Tanpa melibatkan komunitas media dan pers, pembangunan hak asasi manusia akan sulit berjalan. Pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban HAM di negara kita,” tegas Pigai.

Pers: Pengawal Demokrasi dan HAM

Pigai menilai, fungsi pers tidak hanya sebatas penyampai informasi, tetapi juga pengawal demokrasi dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks pembangunan nasional, media memiliki posisi penting untuk mengedukasi masyarakat, mengawasi kekuasaan, serta membuka ruang kritik terhadap berbagai kebijakan publik yang berpotensi melanggar HAM.

Menurutnya, pemberitaan yang kuat dan berintegritas dapat mendorong kesadaran publik tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.

Ia menegaskan bahwa pembangunan HAM tidak hanya menyangkut isu sipil dan politik, tetapi juga berkaitan erat dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus terus dikampanyekan oleh media.

Program Nasional untuk Jurnalis

Sebagai bagian dari penguatan peran pers, Kementerian HAM menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar komunitas jurnalis di seluruh Indonesia.

Salah satunya adalah Kelas HAM untuk Jurnalis, program pendidikan yang dirancang untuk memperluas pemahaman wartawan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik jurnalistik.

“Semua jurnalis di Indonesia akan memiliki kesempatan mengikuti kelas HAM. Minimal mereka memahami dasar-dasar hak asasi manusia sehingga pemberitaannya semakin berkualitas,” ujar Pigai.

Selain pelatihan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik bertema HAM yang memberikan penghargaan kepada karya-karya terbaik yang mengungkap ketidakadilan, penderitaan masyarakat, serta perjuangan menghadirkan keadilan sosial.

Wartawan sebagai Pembela HAM

Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam perjuangan hak asasi manusia.

Ia mengingatkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyebut wartawan sebagai bagian dari human rights defender atau pembela HAM.

Menurut Nezar, setiap laporan jurnalistik yang mengungkap pelanggaran HAM pada dasarnya merupakan bentuk advokasi bagi korban sekaligus mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

“Ketika jurnalis melaporkan pelanggaran HAM, mengungkap ketidakadilan, dan memberi suara kepada korban, di situlah pers menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak manusia,” kata Nezar.

Kolaborasi Tanpa Mengorbankan Independensi

Pigai juga menyoroti hubungan pemerintah dan media yang selama ini kerap dipersepsikan berjarak. Namun ia menegaskan bahwa hubungan tersebut seharusnya dibangun dalam kerangka kolaborasi yang tetap menjaga independensi pers.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran publik tentang HAM, sementara pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis.

“Hubungan pemerintah dan pers adalah simbiosis interdependensi. Kita menjaga independensi masing-masing, tetapi tetap berkolaborasi untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.

Di tengah dinamika demokrasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keadilan, pers memiliki posisi yang tidak tergantikan dalam membangun peradaban HAM.

Melalui pemberitaan yang berani, independen, dan berpihak pada kemanusiaan, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menjadi suara bagi mereka yang tertindas serta penjaga moral kehidupan demokrasi Indonesia. 

(Suwidodo)