Fungsi watchdog—anjing penjaga demokrasi—menuntut keberanian, independensi, dan ketahanan. Wartawan harus mampu menggali fakta, mengungkap penyimpangan, bahkan menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun keberanian itu tidak lahir di ruang kosong. Ia bertumbuh dari kondisi kerja yang layak dan sistem yang melindungi.

Ketika ada sebagian wartawan dibayar rendah, tidak memiliki kontrak jelas, dan hidup dalam ketidakpastian, fungsi watchdog akan melemah. Mereka menjadi lebih rentan terhadap intervensi, kompromi, atau bahkan kooptasi. Dalam situasi seperti itu, pengawasan terhadap kekuasaan bisa berubah menjadi formalitas—tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pers tidak lagi menjadi pengawas, melainkan berpotensi menjadi alat.

Sebaliknya, ketika sistem media sehat—dengan upah layak, perlindungan kerja, dan dukungan institusional—wartawan memiliki ruang untuk bekerja secara independen. Mereka tidak mudah tergoda oleh “amplop”, tidak mudah ditekan, dan lebih berani melakukan investigasi mendalam. Di sinilah fungsi watchdog menemukan kekuatannya yang sesungguhnya.

Peran lembaga seperti Dewan Pers menjadi penting dalam menjaga standar dan integritas ekosistem pers. Demikian juga organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia, yang seharusnya memastikan bahwa wartawan tidak hanya dituntut berani, tetapi juga dilindungi secara nyata.

Dengan kata lain, kesejahteraan dan fungsi watchdog bukan dua hal yang terpisah. Keduanya saling menguatkan. Wartawan yang sejahtera lebih independen; wartawan yang independen lebih efektif mengawasi; dan pengawasan yang kuat akan memperkuat demokrasi.

Jika ingin pers benar-benar menjadi watchdog yang menggonggong saat ada penyimpangan, maka yang harus dilakukan bukan hanya menuntut keberanian, tetapi juga memastikan mereka punya “rumah” yang layak untuk berdiri. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah simbol—bukan fungsi.

Di satu sisi, wartawan memikul fungsi strategis sebagai watchdog—mengawasi kekuasaan, membongkar penyimpangan, dan menjaga demokrasi. Di sisi lain, banyak dari mereka justru tidak memiliki kepastian penghasilan, bahkan kalah stabil dibanding pekerjaan berbasis honor di tingkat lokal.

Petugas seperti PPSU, SDA, kader Jumantik, hingga Dasawisma di Pemda DKI JAKARTA memang umumnya menerima honor yang relatif kecil. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan: mereka memiliki kepastian. Ada sistem yang mengatur—jadwal kerja jelas, pembayaran rutin (bulanan), bahkan dalam beberapa kasus disertai perlindungan dasar seperti BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah daerah. Artinya, meskipun tidak besar, penghasilan mereka lebih terstruktur dan dapat diprediksi.

Sementara itu, tidak sedikit wartawan justru hidup dalam ketidakpastian. Ada yang hanya dibayar berdasarkan jumlah berita, ada yang mengandalkan “kerja sama” tidak resmi, bahkan ada yang tidak memiliki kontrak sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, secara faktual posisi ekonomi sebagian wartawan bisa lebih rentan dibanding pekerja honor daerah.

Inilah paradoksnya:

Pekerjaan dengan fungsi demokrasi tinggi (wartawan) justru tidak dijamin sistem kesejahteraannya

Pekerjaan berbasis layanan publik lokal (PPSU, Jumantik, dll.) justru memiliki struktur honor yang lebih jelas

Perbandingan ini bukan untuk merendahkan profesi mana pun—semuanya penting. Namun ini menjadi cermin bahwa ada yang keliru dalam tata kelola pers. Jika petugas kebersihan lingkungan saja diakui perannya oleh sistem hingga diberi honor rutin, maka seharusnya wartawan—yang menjaga “kebersihan” informasi dan kekuasaan—juga mendapatkan jaminan yang layak.

Dari sudut pandang fungsi watchdog, kondisi ini berbahaya. Wartawan yang tidak sejahtera akan lebih mudah tertekan secara ekonomi, dan pada titik tertentu bisa tergoda untuk berkompromi. Akibatnya, fungsi pengawasan melemah, dan publik yang dirugikan.

Kesejahteraan wartawan—sandang, papan, dan pangan—tidak lahir dari moral pribadi semata. Ia bergantung pada sistem yang menopangnya. Selama sistem itu rapuh, wartawan akan terus berada dalam posisi rentan: dibayar minim, dituntut maksimal, dan mudah ditekan oleh kepentingan.

Akar persoalan pertama terletak pada model bisnis media. Banyak perusahaan media belum memiliki fondasi ekonomi yang sehat. Pendapatan tidak stabil, strategi bisnis lemah, dan pengelolaan sering kali tidak transparan. Dampaknya langsung terasa pada wartawan: gaji rendah, honor tidak pasti, bahkan ada yang bekerja tanpa bayaran tetap. Dalam kondisi seperti ini, idealisme diuji bukan oleh prinsip, tetapi oleh kebutuhan hidup.

Peran organisasi profesi juga harus diperkuat. Lembaga seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia tidak boleh hanya menjadi simbol. Mereka harus hadir sebagai pelindung nyata: memperjuangkan standar upah, membela anggota dari praktik eksploitatif, serta menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang relevan. Tanpa keberpihakan organisasi, wartawan akan terus berjuang sendiri dalam sistem yang timpang.

Kominfodigi memimpin pembangunan infrastruktur digital, literasi masyarakat, serta tata kelola platform digital. Ini penting agar pers dan publik bisa beradaptasi dengan perubahan zaman—tanpa tertinggal atau terpinggirkan oleh arus global.

Dalam urusan jurnalistik, Kominfodigi tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada koordinasi dengan lembaga yang memang memiliki otoritas etik dan profesional dalam dunia pers, agar kebijakan yang diambil tidak merusak independensi media.

Jika dikaitkan dengan kesejahteraan wartawan dan fungsi watchdog, maka tanggung jawab Kominfodigi menjadi semakin strategis. Kebijakan yang tidak transparan—misalnya dalam distribusi anggaran media—dapat menciptakan ketergantungan, bahkan “memelihara” media tertentu. Akibatnya, pers kehilangan daya kritisnya.

Ketika wartawan sejahtera, profesional, dan terlindungi, maka keberanian untuk mengawasi kekuasaan akan tumbuh secara alami. Sebaliknya, jika sistem terus membiarkan ketidakpastian dan ketimpangan, maka yang melemah bukan hanya profesi wartawan, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. Tanpa itu, fungsi watchdog hanya menjadi simbol, bukan kekuatan nyata dalam demokrasi.

Maka tugas bersama hari ini jelas: membangun ekosistem pers yang sehat, transparan, dan berkeadilan—agar anjing penjaga demokrasi tidak hanya menggonggong, tetapi benar-benar menjaga.

Pada akhirnya, pers bukan sekadar penyampai berita, tetapi bagian dari kekuatan moral dan sosial yang ikut menjaga arah perjalanan bangsa. Dalam kerangka negara, pers memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berada pada rel Pancasila.

Membangun Indonesia berarti memastikan bahwa nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial tidak berhenti sebagai slogan, tetapi hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di sinilah peran pers menjadi penting: menyuarakan kebenaran tanpa kebencian, mengedukasi publik tanpa manipulasi, serta mengawasi kekuasaan tanpa kehilangan etika.

Jika pers berjalan seiring dengan nilai-nilai Pancasila, maka demokrasi tidak hanya menjadi ruang kebebasan, tetapi juga ruang tanggung jawab. Dan dari situlah Indonesia dapat tumbuh—lebih adil, lebih bersatu, dan lebih bermartabat.

Pers yang berpegang pada Pancasila bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi ikut membangun peradaban bangsa.