Puluhan Tahun Menanti, Jalan Payahe–Dahepodo Akhirnya Dibuka: Jangan Lagi Rakyat Dipaksa Memutar Lewat Laut

MALUKU UTARA – Di balik hamparan hutan dan perbukitan Halmahera, tersimpan kisah panjang tentang penantian masyarakat Payahe, Dahepodo hingga Saketa. Selama puluhan tahun, mereka hidup dengan keterbatasan akses transportasi akibat jalan yang belum sepenuhnya tersambung dan jembatan yang rusak dimakan usia.

Kini, secercah harapan mulai hadir. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat pembangunan ruas jalan dan jembatan yang selama ini menjadi impian masyarakat. Berdasarkan dokumentasi dan informasi yang dipublikasikan melalui akun Facebook Gubernur Maluku Utara, Gubernur turun langsung meninjau lokasi pembangunan bersama jajaran pemerintah, tim teknis, dan warga setempat untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah memastikan rehabilitasi Jembatan AK Bastiong di ruas Payahe–Dahepodo terus berjalan. Proyek senilai sekitar Rp5,3 miliar itu dimulai pada 5 Juni 2026 dengan panjang jembatan sekitar 20 kilometer. Jembatan yang telah berdiri sejak sekitar era 1970-an itu mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan rehabilitasi menyeluruh demi keselamatan masyarakat.

Namun bagi warga, pembangunan ini bukan sekadar proyek beton, baja, dan aspal. Jalan adalah harapan. Jembatan adalah penghubung kehidupan. Infrastruktur yang baik akan membuka akses menuju sekolah, rumah sakit, pasar, pusat ekonomi, dan masa depan generasi berikutnya.

Selama ini, masyarakat masih harus menempuh perjalanan yang panjang. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan terpaksa memutar menggunakan jalur laut untuk mencapai daerah yang sebenarnya dapat dihubungkan melalui jalan darat apabila seluruh ruas telah tersambung.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah pembukaan sekitar lima puluh kilometer ruas jalan yang selama ini belum tembus. Ruas tersebut memerlukan pekerjaan cut and fill agar konektivitas Payahe, Dahepodo, dan Saketa benar-benar terwujud.

Pemerintah juga menetapkan target yang lebih ambisius. Jika sebelumnya pembangunan jalan hanya mampu mencapai sekitar dua kilometer per tahun, kini ditargetkan sekitar 50 kilometer jalan dapat diselesaikan dalam periode 2026–2027. Sisa sekitar 20 kilometer ruas Payahe–Dahepodo dan sekitar 12 kilometer ruas Saketa–Dahepodo diharapkan dapat dituntaskan sehingga pembangunan dapat dilanjutkan ke ruas prioritas berikutnya.

Selain jalan, pembangunan juga mencakup penanganan tujuh jembatan, terdiri atas satu jembatan yang telah selesai pada tahun sebelumnya dan enam jembatan yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Seluruh infrastruktur tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses pembangunan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi. Pengawasan publik menjadi bagian penting agar setiap rupiah dari anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau menjaga suasana tetap kondusif. Persoalan lahan maupun tanaman yang terdampak pembukaan jalan diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sehingga pembangunan berjalan tanpa menimbulkan konflik.

Harapan yang Tak Boleh Kembali Tertunda

Bagi masyarakat Payahe, Dahepodo, dan Saketa, pembangunan ini bukan sekadar janji. Mereka telah menunggu terlalu lama. Puluhan tahun adalah waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa akses jalan bukan kemewahan, melainkan hak dasar yang menentukan kualitas hidup.

Kini masyarakat berharap, target yang telah dicanangkan benar-benar diwujudkan di lapangan. Jalan yang terbuka, jembatan yang kokoh, dan konektivitas yang lancar akan menjadi bukti nyata bahwa pembangunan hadir hingga ke pelosok negeri.

Sebab bagi rakyat, pembangunan bukan diukur dari besarnya anggaran yang diumumkan, melainkan dari jalan yang benar-benar dapat dilalui, jembatan yang menghubungkan harapan, dan kehidupan yang menjadi lebih baik.

Pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi untuk masa depan masyarakat. Ketika akses terbuka, roda perekonomian bergerak, anak-anak lebih mudah menuju sekolah, masyarakat lebih cepat memperoleh layanan kesehatan, dan hasil pertanian maupun perikanan dapat dipasarkan dengan lebih efisien.

Masyarakat kini menaruh harapan besar agar seluruh target pembangunan benar-benar terealisasi sesuai rencana. Kolaborasi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap tahapan berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari panjangnya jalan yang dibangun atau besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi dari senyum masyarakat yang tidak lagi terisolasi, dari harapan yang kembali tumbuh, dan dari kehidupan yang menjadi lebih sejahtera. Saat jalan terbuka, bukan hanya kendaraan yang melintas, tetapi juga masa depan dan harapan rakyat yang akhirnya menemukan jalannya.

Sumber: Dokumentasi dan informasi dari unggahan akun Facebook Sherly Tjoanda.

Red.