JAKARTA – Sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) turun ke jalan. Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (18/8/2026).

BEM UI menegaskan aksi tersebut bukan untuk merayakan kemerdekaan. Mahasiswa justru mempertanyakan makna kemerdekaan setelah 81 tahun Indonesia berdiri sebagai negara merdeka.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan, kemerdekaan seharusnya membuat rakyat menjadi pemegang kedaulatan. Namun, menurutnya, masih banyak persoalan yang membuat masyarakat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan.

“Yang kami pertanyakan adalah kemerdekaan yang benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Yatalathof.

Kritik Keras untuk Pemerintah

BEM UI menyoroti sejumlah persoalan nasional, antara lain ketimpangan penegakan hukum, sulitnya lapangan pekerjaan, mahalnya kebutuhan hidup, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

Kritik juga diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BEM UI menilai pemerintah harus membuktikan bahwa konsep kedaulatan, keadilan dan kemakmuran tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Mahasiswa juga mempertanyakan kebijakan ekonomi dan sejumlah perjanjian perdagangan. Mereka meminta kepentingan nasional dan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan pihak lain.

Kebebasan Sipil Jadi Sorotan

BEM UI turut menyoroti kondisi kebebasan sipil. Mereka menilai masih adanya penangkapan terhadap anak muda serta tindakan yang dianggap represif terhadap suara kritis menunjukkan bahwa persoalan kemerdekaan belum selesai.

Aparat keamanan juga diminta menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aman dan demokratis.

Aksi di Bundaran HI berpotensi mengganggu lalu lintas. Yatalathof meminta maaf kepada masyarakat yang perjalananannya terganggu.

Namun, ia menilai gangguan lalu lintas hanya bersifat sementara, sementara persoalan pekerjaan dan keadilan yang dihadapi rakyat dapat berlangsung bertahun-tahun.

“Macet di jalan hanya sementara, sementara persoalan pekerjaan dan keadilan jauh lebih panjang,” katanya.

Delapan Tuntutan

Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

Menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat.

Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melaksanakan reforma agraria.

Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menguatkan otonomi daerah serta menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

Menolak tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil, termasuk menyerukan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (YON TP).

BEM UI juga menyerukan penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores yang terdampak bencana serta percepatan pemulihan masyarakat.

“Kemerdekaan Bukan Sekadar Upacara”

BEM UI menyebut aksi #MerebutKemerdekaan sebagai langkah awal. Mereka mengajak buruh, petani, guru, pedagang, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya.

Menurut Yatalathof, kemerdekaan tidak cukup diukur dari upacara setiap 17 Agustus atau berkibarnya Sang Merah Putih.

Ukuran kemerdekaan, kata dia, harus terlihat dari keadilan hukum, kesejahteraan rakyat, kebebasan menyampaikan pendapat dan kesempatan hidup yang setara.

Aksi BEM UI sehari setelah HUT ke-81 RI itu menjadi kritik terbuka mahasiswa terhadap pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi nasional.

Kini pertanyaannya: setelah 81 tahun Indonesia merdeka, apakah seluruh rakyat benar-benar sudah merasakan kemerdekaan?

Red