JAKARTA – Suasana aksi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), memanas. Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terus mendesak polisi membuka barikade yang menghadang perjalanan mereka menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Massa yang menggelar aksi bertajuk “Merebut Kemerdekaan” itu sebelumnya bergerak dari Depok menuju pusat Jakarta. Namun, langkah mereka terhenti di kawasan sekitar Menara UOB, Jalan MH Thamrin, Selasa (18/8/2026).

Alih-alih mundur, mahasiswa justru semakin lantang menyuarakan tuntutan. Mereka berulang kali meneriakkan, “Buka, buka jalannya sekarang juga!”

Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa dan aparat saling berhadapan. Aksi saling dorong juga sempat pecah, sebelum situasi kembali terkendali. Polisi kemudian mengimbau massa agar tidak memaksakan diri menerobos barikade.

Namun, suara mahasiswa tidak berhenti.

Di balik barikade aparat, massa terus berorasi. Jaket almamater kuning menjadi penanda bahwa mereka datang bukan sekadar untuk memenuhi jalanan ibu kota, tetapi membawa keresahan yang ingin disampaikan langsung kepada pemerintah.

“Kami Datang untuk Bertanya”

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof sebelumnya menegaskan bahwa aksi tersebut bukan perayaan kemerdekaan.

“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof.

Kalimat itu menjadi napas utama aksi mahasiswa sehari setelah Indonesia memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Bagi mahasiswa, kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan dengan upacara, bendera dan seremoni. Mereka mempertanyakan apakah kemerdekaan juga telah dirasakan rakyat dalam bentuk harga kebutuhan yang terjangkau, pendidikan, lapangan kerja, keadilan hukum, hingga kebebasan menyampaikan pendapat.

Delapan Tuntutan Dibawa ke Jalan

Dalam aksinya, mahasiswa membawa delapan tuntutan. Di antaranya menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mewujudkan reforma agraria, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN).

Mereka juga meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah, serta meminta status bencana nasional bagi wilayah Sumatera dan Flores.

Tuntutan lainnya adalah penghentian tindakan yang mereka nilai represif serta intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil dan pembubaran Yon TP.

Aksi ini tidak hanya melibatkan BEM UI. Front Mahasiswa Nasional (FMN) serta sejumlah kelompok mahasiswa lainnya turut bergabung dalam gerakan tersebut.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Diarta, menyebut perjalanan massa menuju lokasi sempat terkendala setelah sejumlah bus yang sebelumnya disewa membatalkan perjalanan. Mahasiswa kemudian menggunakan transportasi umum dari Depok menuju Jakarta.

Barikade Menjadi Simbol Pertanyaan

Di tengah terik dan padatnya kawasan Jakarta Pusat, barikade polisi akhirnya bukan sekadar pembatas jalan.

Bagi mahasiswa, barikade itu menjadi titik tempat mereka mempertanyakan sejauh mana suara rakyat diberi ruang.

Sementara bagi aparat, pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi tetap terkendali dan mencegah aksi berkembang menjadi kericuhan.

Perbedaan posisi itulah yang membuat suasana di sekitar MH Thamrin terus menjadi perhatian.

Mahasiswa ingin berjalan menuju titik aksi. Polisi meminta mereka tidak memaksakan diri.

Di antara keduanya, satu hal yang terus bergema: suara mahasiswa yang meminta jalan dibuka.

Aksi tersebut menjadi ujian bagi kedua pihak—mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara tertib, dan aparat dalam menjaga keamanan sekaligus memastikan ruang demokrasi tetap terbuka.

Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang berdiri di atas panggung dan mengibarkan bendera. Kemerdekaan juga tentang apakah suara yang berada di bawah sana masih bisa didengar.

Aksi BEM UI dan kelompok mahasiswa lainnya akhirnya menjadi gambaran keras tentang keresahan generasi muda terhadap arah kebijakan negara. Di balik barikade dan teriakan massa, ada pesan yang ingin disampaikan: kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus hadir dalam kehidupan rakyat.

Kini, tantangannya bukan sekadar siapa yang menang dalam adu suara di jalanan. Pemerintah, aparat, dan mahasiswa sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi agar tetap hidup—aspirasi disampaikan tanpa kekerasan, sementara negara tidak menutup telinga terhadap suara rakyat.

Karena ketika mahasiswa turun ke jalan, yang seharusnya dibuka bukan hanya barikade, tetapi juga ruang dialog untuk mendengar keresahan mereka.

Red.