JAKARTA, INDONESIASATU928.COM — Presiden Prabowo Subianto mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun dengan target defisit fiskal sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027, sekaligus mempertahankan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.Rancangan anggaran tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan anggota DPR RI pada Jumat (14/8).

Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat sekitar 6,8 persen dibandingkan perkiraan tahun berjalan. Sementara belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun atau naik sekitar 3,9 persen.

Dengan proyeksi tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN berada pada level 2,4 persen terhadap PDB. Angka itu lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit 2026 sebesar 2,85 persen dan masih berada di bawah batas maksimal defisit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Delapan Prioritas Nasional

Presiden menyebut RAPBN 2027 akan diarahkan pada delapan program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut antara lain mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi dan industrialisasi, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Kebijakan anggaran tersebut diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga ditopang peningkatan produktivitas, investasi, pengolahan sumber daya alam, serta penguatan industri nasional.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin terus berada pada posisi sebagai negara penghasil bahan mentah, sementara harga dan keuntungan komoditas ditentukan pihak lain.

“Kita ingin membangun Harga Referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas ekspor utama Indonesia,” kata Prabowo.

Presiden bahkan menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan untuk menahan mineral seperti nikel, timah, dan batu bara apabila pembeli tidak menyepakati harga yang dianggap sesuai kepentingan Indonesia.

Bursa Komoditas Ditargetkan Beroperasi 2027

Salah satu strategi pemerintah adalah pembentukan bursa komoditas yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis sekaligus meningkatkan transparansi pembentukan harga.

Selain itu, pengawasan ekspor komoditas akan diperkuat melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang direncanakan beroperasi penuh pada Desember.

Langkah tersebut menunjukkan keinginan pemerintah untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya alam sekaligus meningkatkan kendali negara terhadap perdagangan komoditas strategis.

Danantara Siapkan Dana Proyek Strategis

Presiden juga mengungkapkan persiapan pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF).

Unit tersebut akan diarahkan untuk menangani proyek pembangunan jangka panjang yang mungkin belum memberikan keuntungan komersial dalam waktu dekat, tetapi dinilai penting bagi kepentingan strategis negara.

Salah satu proyek yang disebut adalah pembangunan tanggul laut raksasa di Pulau Jawa.

Konsep tersebut menempatkan Danantara tidak hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan proyek strategis yang membutuhkan investasi besar dan berjangka panjang.

Asumsi Ekonomi 2027

Pemerintah menggunakan sejumlah asumsi makroekonomi dalam penyusunan RAPBN 2027.

Pertumbuhan ekonomi dipatok 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun rata-rata 6,9 persen.

Target tersebut cukup ambisius karena pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo pada 2029.

Pada kuartal II 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sekitar 5,3 persen. Pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen, namun Presiden Prabowo menyatakan optimistis pertumbuhan tahun ini dapat mencapai 6 persen.

Tantangan Rupiah dan Kepercayaan Investor

Di balik besarnya rancangan anggaran tersebut, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan.

Pelemahan nilai tukar rupiah, arus keluar modal, persepsi terhadap kesehatan fiskal, serta perhatian investor terhadap transparansi kebijakan ekonomi menjadi faktor yang perlu dikelola secara hati-hati.

Target pertumbuhan 6 persen pada 2027 membutuhkan dukungan investasi, produktivitas, konsumsi masyarakat, stabilitas harga, serta kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel.

Di sisi lain, besarnya program prioritas pemerintah juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan negara menjaga kesinambungan fiskal.

Defisit 2,4 persen memang masih berada di bawah batas 3 persen PDB. Namun, keberhasilan RAPBN 2027 pada akhirnya tidak hanya akan diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari seberapa efektif belanja negara menghasilkan pertumbuhan, lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Ujian Besar Pemerintah

RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting untuk membuktikan arah ekonomi pemerintahan Prabowo.

Ambisi meningkatkan pertumbuhan hingga 6 persen, memperkuat hilirisasi, mengendalikan perdagangan komoditas, membangun proyek strategis, sekaligus menjaga defisit tetap terkendali merupakan agenda yang membutuhkan koordinasi kuat antar-lembaga.

Tantangannya adalah memastikan ekspansi anggaran tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.

Dengan demikian, pembahasan RAPBN 2027 di DPR RI akan menjadi momentum penting untuk menguji kembali asumsi ekonomi pemerintah, prioritas belanja, sumber pembiayaan, serta efektivitas program yang akan menggunakan uang negara.

RAPBN bukan sekadar angka triliunan rupiah. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana anggaran negara benar-benar dirasakan rakyat.

RAPBN 2027 menjadi ujian penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Target pertumbuhan 6 persen dan belanja negara Rp4.097,2 triliun harus diikuti pengelolaan anggaran yang disiplin, transparan, dan tepat sasaran. Pada akhirnya, keberhasilan APBN bukan hanya tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kebijakan fiskal mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Red.INDONESIASATU928.COM — Tajam, Berimbang, dan Bertanggung Jawab.