JAKARTA, 20 Agustus 2026 — Pelantikan dan Deklarasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Pemimpin dan Tokoh Kristen Bersatu (PEMKRIS) digelar di Jalan Kwini, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kamis (20/8/2026) pukul 19.00 WIB.
Acara tersebut menjadi momentum konsolidasi para pemimpin dan tokoh Kristen untuk memperkuat kontribusi umat Kristen dalam kehidupan kebangsaan, sekaligus memperkokoh persaudaraan lintas agama dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pemimpin, tokoh dan senior Kristen serta perwakilan pemerintah, termasuk Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Dr. H. Gugun Gumilar, M.A., Ph.D.
Dalam sambutannya, Gugun menyampaikan salam dan pesan Menteri Agama RI sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia.

Menurut Gugun, kerukunan tidak dapat dibangun oleh satu lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, FKUB, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat harus bekerja bersama.
“Kementerian Agama berkomitmen untuk terus melakukan gotong royong dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia,” kata Gugun.
Kemenag Tekankan Peran sebagai Mediator
Gugun menjelaskan, Kementerian Agama memiliki fungsi antara lain sebagai mediator dan fasilitator dalam persoalan kehidupan umat beragama. Karena itu, penyelesaian berbagai persoalan di lapangan membutuhkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Ia mencontohkan persoalan rumah ibadah yang kerap dipersepsikan sebagai tanggung jawab Kementerian Agama sepenuhnya.
“Untuk perizinan rumah ibadah, itu bukan kewenangan Menteri Agama, bukan Ibu Dirjen, dan bukan Pembimas. Ada kewenangan pemerintah daerah dan unsur-unsur lain sesuai ketentuan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan, tetapi membangun koordinasi dan mencari solusi berdasarkan aturan yang berlaku.
Kerukunan Diuji di Lapangan
Gugun juga mengungkapkan pengalamannya turun langsung ke berbagai daerah untuk menangani persoalan kerukunan umat beragama. Ia menyebut sejumlah wilayah, antara lain Bantul, Tomohon, Medan, Jabodetabek dan Bandung.
Menurut dia, persoalan di lapangan sering kali tidak sederhana karena beririsan dengan persoalan sosial, politik lokal, adat, organisasi kemasyarakatan, hingga dinamika internal komunitas keagamaan.
Ia menilai seluruh unsur pemerintah dan aparat harus memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan kehidupan beragama.
“Kalau kita ingin mencapai kerukunan umat beragama menuju 2045, kapolres harus mengerti, Dandim harus mengerti, bupati harus mengerti, Kemenag harus mengerti. Semua harus memahami,” katanya.
Gugun menilai kerukunan harus dibangun secara terbuka dan dengan pola pikir yang lebih inklusif. Menurut dia, persoalan kesulitan pendirian rumah ibadah tidak hanya terjadi pada satu agama atau wilayah tertentu.
“Kalau di Jawa susah membangun gereja, di luar Jawa juga ada yang susah membangun masjid. Ini bukan perkara Islam, Kristen, Katolik, Buddha atau agama tertentu. Ini persoalan bagaimana kita membangun kualitas manusia Indonesia,” ujarnya.
Pendidikan Jadi Fondasi
Dalam sambutannya, Gugun juga mengaitkan kerukunan dengan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia atau human capital.
Ia mengatakan Indonesia menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045, termasuk bonus demografi dan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
Generasi milenial dan Generasi Z, kata dia, harus dipersiapkan menghadapi perkembangan artificial intelligence, robotika dan transformasi digital.
“Kalau kita tidak rukun, berantem dengan sesama tetangga, sesama agama, kita tidak akan mencapai Indonesia Emas 2045. Kuncinya adalah kerukunan antarumat beragama,” kata Gugun.
Karena itu, pendidikan agama dinilai memiliki posisi penting. Tidak cukup hanya memahami ajaran secara tekstual, tetapi juga diperlukan pemahaman konteks, filosofi dan perkembangan kehidupan masyarakat.
Pemimpin Agama Harus Melek Digital
Gugun juga mengingatkan bahwa cara generasi muda memperoleh pengetahuan keagamaan telah berubah.
Menurut dia, generasi muda saat ini dapat mengakses Al Quran, Alkitab dan berbagai materi keagamaan melalui YouTube, Google maupun artificial intelligence.
Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para pemimpin agama.
“Pendeta dan ulama harus dilatih bagaimana menghadapi tantangan era digital. Dakwah tidak hanya di gereja atau masjid. Kita harus memanfaatkan transformasi digital,” katanya.
Ia mendorong pemimpin agama untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan memahami perkembangan teknologi agar mampu memberikan pendidikan keagamaan yang relevan kepada generasi muda.
Dorong Peran Perempuan dan Generasi Muda
Gugun juga menekankan pentingnya memberikan ruang yang lebih besar kepada perempuan dan generasi muda dalam pengembangan kehidupan keagamaan.
Menurut dia, perspektif perempuan dalam memahami dan menafsirkan teks keagamaan penting untuk memperkaya kehidupan intelektual umat.
“Kita harus mempersiapkan kader-kader perempuan untuk menjadi pendeta, ulama, cendekiawan dan intelektual muda ke depan,” ujarnya.
Ia mengatakan pendidikan keagamaan tidak boleh berhenti pada satu sumber atau satu perspektif. Dialog, pembelajaran dan keterbukaan terhadap berbagai pemikiran diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman agama yang matang.
Kritik Pemerintah Diperlukan
Dalam kesempatan tersebut, Gugun juga mengajak para tokoh agama untuk tidak ragu memberikan kritik terhadap pemerintah.
Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.
“Kita harus dikritik. Wajib dikritik,” katanya.
Ia menilai perkembangan teknologi digital telah membuat masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap pemerintah, mulai dari presiden, menteri hingga pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan menjadikannya sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
PEMKRIS Diharapkan Berkontribusi bagi Bangsa
Pelantikan dan deklarasi DPP PEMKRIS diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi pemimpin dan tokoh Kristen bagi bangsa dan negara.
Gugun mengajak umat Kristen bersama umat beragama lainnya membangun Indonesia melalui semangat gotong royong.
“Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Bagaimana Kristen dan Islam bisa menjawab tantangan era artificial intelligence. Kita harus bergandengan tangan,” katanya.
Ia menegaskan, keberagaman agama harus menjadi kekuatan bangsa, bukan sumber konflik.
Indonesia sebagai Model Kerukunan
Menutup sambutannya, Gugun menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia dapat terus menjadi contoh kehidupan umat beragama yang rukun di tingkat dunia.
“Insyaallah kita akan terus memperbaiki kerukunan umat beragama lebih baik lagi. Semoga Indonesia akan terus menjadi role model kerukunan umat beragama di dunia,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan masyarakat kepada Kementerian Agama dalam menjalankan tugas menjaga kerukunan dan memberikan pelayanan kepada seluruh umat beragama.
“Doakan terus kami, Ibu Dirjen dan saya, Bapak Menteri Agama dan Presiden, agar selalu membimbing umat ke arah yang lebih baik lagi,” kata Gugun.
Sambutan tersebut ditutup dengan salam lintas agama, yakni Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelantikan dan Deklarasi DPP PEMKRIS menjadi momentum untuk menegaskan bahwa peran pemimpin dan tokoh agama tidak hanya terbatas pada kehidupan internal umat, tetapi juga memiliki tanggung jawab kebangsaan dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi dan mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan menuju 2045.
Suwidodo




Tinggalkan Balasan