JAKARTA — Bea Cukai makin serius memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Tak hanya menggandeng aparat penegak hukum (APH) di dalam negeri, Bea Cukai juga menggandeng otoritas penegak hukum internasional untuk membendung berbagai bentuk penyelundupan dan pelanggaran lintas batas.

Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta kerja sama pengawasan lintas batas dengan Royal Canadian Mounted Police (RCMP) dan Canada Border Services Agency (CBSA).

Kolaborasi ini dinilai penting karena modus kejahatan kepabeanan dan cukai semakin kompleks dan dapat bergerak lintas wilayah bahkan lintas negara.

Gandeng Kejaksaan, Berantas Pelanggaran

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebelumnya melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Selasa (28/7).

Kunjungan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Agus Yulianto, tersebut diterima Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, didampingi Wakajati Jawa Tengah Erich Folanda dan Asisten Tindak Pidana Khusus Ade Hermawan.

Pertemuan itu menjadi momentum mempererat koordinasi dua lembaga dalam menangani perkara kepabeanan dan cukai, mengamankan penerimaan negara, serta menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Bea Cukai menegaskan, sinergi dengan APH menjadi bagian penting untuk memastikan penegakan hukum berlangsung efektif, profesional, dan berkeadilan.

“Melalui komunikasi dan koordinasi yang semakin erat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat,” kata Agus Yulianto.

Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pengamanan penerimaan negara sekaligus memberantas berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Tak Hanya di Dalam Negeri

Pengawasan juga diperluas hingga jalur internasional.

Bea Cukai Belawan menerima kunjungan delegasi RCMP dan CBSA pada Selasa (18/8). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pengawasan lintas batas antara Indonesia dan Kanada.

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, Agus Sujendro, menyatakan pihaknya siap mendukung pertukaran informasi dengan otoritas penegak hukum negara sahabat.

“Kami akan sangat senang berkomunikasi dan membantu dari segi informasi, komunikasi, dan koneksi,” ujarnya.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Seksi Bilateral II Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Muchsinin Husein, itu turut membahas potensi pelanggaran hukum di jalur pelayaran internasional, khususnya kawasan perbatasan laut.

Waspadai Penyelundupan Orang

Liaison Officer RCMP untuk Indonesia, Wahid Hamidi, mengungkapkan adanya pemantauan terhadap potensi aktivitas penyelundupan orang di jalur pelayaran Asia Tenggara.

Karena itu, pertukaran informasi sejak dini dinilai sangat penting untuk mencegah risiko sebelum berkembang menjadi kejahatan yang lebih besar.

“Mohon bantuan Bea Cukai untuk menyampaikan bila ada informasi sekecil apa pun yang terkait dengan isu ini,” kata Wahid.

Agus Sujendro memastikan informasi yang diterima akan menjadi perhatian petugas Bea Cukai, baik yang berada di lapangan maupun yang menjalankan patroli rutin.

Sementara itu, Liaison Officer CBSA untuk Indonesia, Mark Forde, mengapresiasi keterbukaan Bea Cukai Belawan dalam membangun kerja sama.

CBSA juga menawarkan peluang kerja sama dalam peningkatan kapasitas, manajemen perbatasan, modernisasi, hingga dukungan teknis.

Lindungi Masyarakat, Amankan Negara

Bea Cukai memiliki empat fungsi utama, yakni community protector, industrial assistance, trade facilitator, dan revenue collector.

Artinya, tugas Bea Cukai bukan sekadar mengawasi keluar-masuk barang. Lembaga ini juga memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari barang ilegal dan berbahaya, mendukung dunia usaha, memfasilitasi perdagangan, sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Penguatan kerja sama dengan Kejaksaan, RCMP dan CBSA menjadi sinyal bahwa pengawasan tidak boleh berhenti di batas wilayah.

Di tengah semakin canggihnya modus penyelundupan dan kejahatan lintas negara, koordinasi, pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas aparat menjadi senjata penting.

Pesannya jelas: jalur perdagangan harus aman, masyarakat harus terlindungi, dan uang negara jangan sampai bocor akibat kejahatan kepabeanan dan cukai.

Red.