SURABAYA, – Kabar baik datang bagi Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap penyediaan fasilitas kantor bagi PGPI Jatim sebagai pusat koordinasi dan pelayanan organisasi gereja Pantekosta di wilayah tersebut.

Dukungan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pertemuan bersama Ketua Umum PGPI, Pdt. Dr. Jason Balompapueng, di Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PGPI menyampaikan permohonan agar Pemprov Jawa Timur dapat memfasilitasi penyediaan kantor PGPI Jatim. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang koordinasi organisasi, pelayanan kepada gereja-gereja anggota, sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah.

Permohonan tersebut mendapat respons positif. Gubernur Khofifah menyatakan dukungan dan menyetujui permintaan tersebut. Bahkan, Gubernur menginstruksikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti proses penyediaan fasilitas kantor.

Instruksi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan organisasi keagamaan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah.

Segera Tinjau Lokasi

Sebagai tindak lanjut, PGPI Jatim dan jajaran Pemprov Jawa Timur akan melakukan peninjauan sejumlah lokasi dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi tahap awal untuk merealisasikan fasilitas kantor yang diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas PGPI Jatim.

Untuk memastikan proses berjalan efektif, koordinasi di lapangan dipercayakan kepada Pdt. Edey Santoso, selaku Bendahara PGPI Jatim.

Perkembangan proses penyediaan kantor selanjutnya akan dilaporkan secara berkala kepada Ketua Umum PGPI.

Tidak hanya mengawal urusan penyediaan kantor, Pdt. Edey Santoso juga disebut berperan dalam menyiapkan sejumlah agenda penting PGPI Jatim, termasuk pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Universitas Kristen Petra, serta pertemuan dengan Rektor Universitas Surabaya.

Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari upaya PGPI Jatim memperluas jejaring kerja sama, baik dengan pemerintah maupun institusi pendidikan.

Perkuat Sinergi Pemerintah dan Gereja

Dengan adanya dukungan fasilitas kantor, PGPI Jatim diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi organisasi dan pelayanan kepada gereja-gereja anggotanya.

PGPI Jatim juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama, membangun kehidupan sosial yang harmonis, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Jawa Timur.

Dukungan Pemprov Jawa Timur ini sekaligus menjadi momentum bagi PGPI Jatim untuk membuktikan bahwa organisasi keagamaan dapat mengambil peran aktif dalam membangun sinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

Yang menjadi pekerjaan berikutnya adalah memastikan dukungan tersebut tidak berhenti pada persetujuan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk fasilitas kantor dan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.

Persetujuan Gubernur Khofifah menjadi awal, bukan akhir. Tantangannya kini adalah memastikan instruksi kepada Bakesbangpol benar-benar ditindaklanjuti. PGPI Jatim menunggu realisasi konkret agar kantor yang diharapkan dapat segera menjadi pusat pelayanan dan koordinasi organisasi.

Red