JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penegasan tersebut disampaikan saat BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Tahun 2025 kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

LHP diserahkan oleh Anggota I BPK selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana.

Nyoman mengatakan, pengelolaan keuangan negara memiliki hubungan erat dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik bruto (PDB).

Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Karena itu, setiap rupiah APBN yang dikelola kementerian dan lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan serta diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kemenko Pangan memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang pangan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi penting agar program dan kegiatan yang dijalankan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penyerahan LHP juga menjadi momentum bagi Kemenko Pangan untuk melakukan evaluasi dan memperkuat tata kelola keuangan negara. Temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pemerintah.

Akuntabilitas dengan demikian bukan hanya kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, melainkan bagian dari upaya memastikan uang negara digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pengawasan melalui pemeriksaan BPK menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pada akhirnya, kualitas pengelolaan APBN akan ikut menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan nasional. Semakin kuat akuntabilitas, semakin besar pula peluang anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan penguatan akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan APBN diharapkan semakin tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. LHP BPK menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan setiap rupiah uang negara dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Suwidodo/Red.