JAKARTA, Indonesiasatu928 – Penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), menjelang aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada akhir Agustus 2026, menuai sorotan publik.

Rekening tersebut menjadi perhatian setelah tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Supriyono sebelumnya menyampaikan bahwa rekening tersebut digunakan untuk menampung dana pribadi dan donasi masyarakat yang diperuntukkan bagi kebutuhan kegiatan aksi.

Polda Metro Jaya kemudian menjelaskan bahwa tindakan terhadap rekening tersebut merupakan penundaan transaksi selama lima hari kerja, bukan pemblokiran permanen. Langkah tersebut disebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan terhadap transaksi dalam rekening.

Polemik semakin berkembang karena penundaan transaksi tersebut terjadi menjelang aksi masyarakat yang antara lain membawa tuntutan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.

Sejumlah pihak mempertanyakan dasar hukum serta prosedur tindakan terhadap rekening yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat tersebut. Mereka menilai setiap tindakan yang membatasi akses terhadap rekening warga harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Bank Mandiri menyatakan tindakan terhadap rekening tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekening Supriyono kemudian kembali dapat digunakan setelah masa penundaan transaksi berakhir.

Klaim Kerugian Ratusan Triliun Belum Terbukti

Di tengah polemik tersebut, beredar klaim bahwa Bank Mandiri mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat kasus penundaan transaksi rekening Supriyono.

Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat data resmi yang menunjukkan Bank Mandiri mengalami kerugian ratusan triliun rupiah akibat perkara tersebut.

Demikian pula informasi mengenai adanya penarikan dana nasabah secara besar-besaran dari Bank Mandiri sebagai bentuk ketidakpercayaan akibat kasus tersebut belum didukung data resmi yang dapat diverifikasi.

Bank Mandiri sebelumnya menyatakan operasional perbankan tetap berjalan normal dan membantah adanya penarikan dana nasabah secara besar-besaran.

Karena itu, klaim mengenai kerugian ratusan triliun rupiah maupun eksodus nasabah sebaiknya tidak disampaikan sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan Aparat Harus Memiliki Dasar Hukum

Kasus ini sekaligus membuka ruang diskusi mengenai batas kewenangan aparat penegak hukum dan kewajiban lembaga perbankan dalam menjalankan permintaan aparat.

Dalam sistem hukum, tindakan terhadap rekening seseorang tentu harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta memenuhi prosedur yang berlaku.

Lembaga perbankan juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan rekening nasabah. Namun, terdapat ketentuan perundang-undangan yang memungkinkan informasi atau tindakan tertentu dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang berwenang dalam perkara hukum.

Karena itu, persoalan utama yang perlu dijelaskan kepada publik adalah dasar hukum, prosedur, serta alasan dilakukannya penundaan transaksi terhadap rekening Supriyono.

Transparansi mengenai hal tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa kewenangan aparat dapat digunakan tanpa batas atau bahwa lembaga perbankan dapat dengan mudah melakukan pembatasan terhadap rekening nasabah.

Jabatan Adalah Amanah

Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi seluruh pemangku jabatan agar setiap keputusan yang diambil tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Jabatan bukan sekadar kewenangan untuk memberikan atau menjalankan perintah. Jabatan merupakan amanah yang melekat dengan tanggung jawab hukum dan administratif.

Setiap pejabat yang mengambil keputusan harus mampu menjelaskan sumber kewenangannya. Apabila sebuah perintah memang sesuai dengan hukum dan kewenangan yang diberikan, tentu harus dilaksanakan.

Sebaliknya, apabila terdapat keraguan mengenai legalitas sebuah perintah, diperlukan mekanisme klarifikasi dan pengujian agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Prinsipnya, kewenangan pejabat bersumber dari hukum, bukan semata-mata dari siapa yang mengangkat atau memberikan perintah.

Polemik rekening Supriyono alias Botok dengan demikian tidak semata-mata menyangkut hubungan antara nasabah dan bank. Kasus tersebut menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang menyangkut hak warga negara, termasuk akses terhadap rekening perbankan, dilakukan secara transparan, proporsional, berdasarkan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesiasatu928 akan terus mengedepankan prinsip keberimbangan dengan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.Catatan redaksi: Saya sengaja tidak memasukkan pernyataan “Bank Mandiri rugi ratusan triliun” sebagai fakta karena belum ada bukti yang mendukungnya.

Suwidodo/Red.