Oleh: Suwidodo/Pemerhati dan Peduli Lingkungan 

Jakarta sedang membangun citra sebagai kota global. Gedung-gedung tinggi terus tumbuh, pusat bisnis berkembang, transportasi publik semakin modern, dan berbagai program pembangunan kota terus digulirkan.

Namun, di balik wajah modern tersebut masih ada persoalan yang tidak boleh dianggap sederhana: pencemaran sungai dan saluran air akibat perilaku membuang limbah sembarangan.

Di sejumlah kawasan, rumah yang berada di pinggir sungai atau saluran air diduga masih membuang air kotor dan limbah domestik langsung ke saluran. Akibatnya, aliran air berubah menjadi kotor, berbau dan kehilangan fungsi ekologisnya.

Masalahnya tidak berhenti pada rumah tinggal.

Perkantoran, ruko, tempat usaha, pergudangan bahkan kegiatan industri atau pabrik yang berada di sekitar sungai juga harus menjadi perhatian serius.

Jangan sampai pembangunan fisik dan aktivitas ekonomi berjalan, tetapi persoalan limbah dan lingkungan justru diserahkan kepada sungai.

Sungai Bukan Tempat Membuang Kotoran

Secara prinsip kesehatan lingkungan, pembuangan air limbah secara sembarangan dapat menimbulkan persoalan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sungai dan saluran air seharusnya menjadi bagian dari sistem lingkungan dan tata air kota, bukan tempat terakhir untuk membuang semua persoalan rumah tangga maupun kegiatan usaha.

Jika air limbah domestik, sampah, dan buangan kegiatan usaha terus masuk ke sungai tanpa pengelolaan yang baik, dampaknya dapat meluas. Mulai dari bau, air yang tercemar, berkembangnya organisme pengganggu, terganggunya ekosistem hingga persoalan drainase dan banjir.

Karena itu, persoalan ini harus dilihat sebagai masalah tata kelola kota, bukan sekadar masalah kebersihan.

Izin Bangunan Harus Diikuti Pengawasan

Pertanyaan berikutnya adalah soal pengawasan.

Jika ada bangunan yang berdiri di pinggir sungai, apakah sejak awal sudah memenuhi seluruh ketentuan tata ruang, bangunan, sanitasi dan lingkungan? Jika sudah memiliki izin, apakah setelah bangunan beroperasi masih dilakukan pengawasan terhadap kewajiban lingkungannya?

Izin bukan akhir dari pengawasan.

Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kepatuhan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Dugaan pelanggaran tentu harus diperiksa berdasarkan fakta di lapangan. Jangan sampai masyarakat melihat adanya bangunan atau kegiatan usaha yang bertahun-tahun berada di pinggir sungai, tetapi saluran pembuangan limbahnya tidak pernah benar-benar diperiksa.

Pengawasan juga harus berlaku secara adil.

Jangan hanya masyarakat kecil yang ditegur ketika membuang limbah, sementara kegiatan usaha dengan skala lebih besar luput dari pemeriksaan.

Organisasi Lingkungan Jangan Hanya Hadir Saat Seremonial

Jakarta memiliki banyak organisasi, komunitas dan lembaga yang bergerak di bidang lingkungan.

Ini merupakan kekuatan besar.

Namun, keberadaan organisasi lingkungan seharusnya tidak berhenti pada seminar, penanaman pohon, bersih-bersih sungai satu hari, foto bersama, pemasangan spanduk, atau kegiatan seremonial lainnya.

Lingkungan membutuhkan program nyata dan berkelanjutan.

Organisasi lingkungan dapat mengambil peran dengan membuat program pemantauan sungai, edukasi warga, pemetaan titik pencemaran, pendampingan masyarakat, kampanye pengelolaan limbah, serta mendorong keterbukaan informasi mengenai kondisi lingkungan.

Tidak harus semuanya menjadi pekerjaan pemerintah.

Masyarakat sipil dapat menjadi mata dan telinga publik.

Jika menemukan dugaan pencemaran, organisasi lingkungan dapat mendokumentasikan, melakukan kajian, menyampaikan pengaduan kepada instansi berwenang, dan mengawal tindak lanjutnya.

Dengan demikian, organisasi lingkungan benar-benar hadir sebagai kekuatan masyarakat sipil untuk menjaga lingkungan, bukan sekadar sebagai penyelenggara kegiatan seremonial.

Saatnya Gerakan Bersama Menjaga Sungai Jakarta

Persoalan sungai tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.

Pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dunia usaha, pengelola gedung, pemilik rumah, akademisi, komunitas, media dan masyarakat harus memiliki peran.

Pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan aturan.

Dunia usaha bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbahnya.

Masyarakat menjaga lingkungan sekitar

Organisasi lingkungan melakukan edukasi, advokasi dan pengawasan publik.

Media menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan melakukan kontrol sosial.

Inilah yang seharusnya menjadi gerakan bersama Jakarta.

Gerakan menjaga sungai tidak harus menunggu program besar. Bisa dimulai dari satu sungai, satu saluran, satu kelurahan, kemudian berkembang menjadi gerakan kota.

Setiap organisasi lingkungan juga dapat memiliki satu program nyata yang terukur: misalnya “Satu Organisasi, Satu Sungai yang Dikawal.”

Bukan sekadar membersihkan sungai sekali, tetapi memantau kondisinya secara berkala, mendokumentasikan perubahan, mengedukasi warga dan melaporkan apabila ditemukan dugaan pencemaran.

Kota Global Harus Punya Sungai yang Sehat

Jakarta ingin menjadi kota global.

Maka ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya dilihat dari gedung pencakar langit, investasi dan infrastruktur modern.

Kualitas sungai juga merupakan bagian dari wajah sebuah kota.

Kota global membutuhkan tata kelola lingkungan yang baik, masyarakat yang sadar, dunia usaha yang bertanggung jawab dan pemerintah yang konsisten menegakkan aturan.

Jangan sampai Jakarta tampak modern dari atas, tetapi di bawahnya saluran air penuh kotoran.

Jangan sampai slogan kota global begitu kuat, tetapi sungainya masih diperlakukan sebagai tempat pembuangan.

Sudah waktunya berbagai organisasi lingkungan membuktikan keberadaannya melalui program nyata, terukur dan berkelanjutan.

Bukan hanya datang ketika ada seremoni.

Bukan hanya berfoto ketika sungai dibersihkan.

Tetapi hadir ketika masalah terjadi, mendampingi masyarakat, mengawal pemerintah, mengingatkan dunia usaha dan memastikan persoalan lingkungan tidak kembali berulang.

Jakarta kota global harus dimulai dari lingkungan yang sehat. Dan lingkungan yang sehat dimulai dari kesediaan kita menjaga sungai.

Red.