Efisiensi APBN Berjalan Sepanjang Tahun, Pemerintah Tegaskan Belum Ada Program yang Dipotong

JAKARTA, INDONESIASATU928 — Pemerintah menegaskan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Efisiensi disebut tidak serta-merta berarti memangkas anggaran atau menghentikan program pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan pemerintah dalam wawancara dengan reporter SCTV, Kamis (8/10/2026), saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya belanja negara yang dipotong atau ditunda di tengah kebutuhan melakukan efisiensi.

“Yang namanya mencari efisiensi di dalam operasi pelaksanaan APBN, itu berlangsung sepanjang tahun,” ujar narasumber pemerintah dalam wawancara tersebut.

Menurutnya, setiap rencana pengeluaran pemerintah akan terus melalui proses asesmen. Dengan demikian, efisiensi dilakukan dengan melihat kebutuhan dan pelaksanaan program secara berkelanjutan, bukan langsung menentukan program mana yang harus dipangkas.

“Setiap kali memang kita mau mengeluarkan belanja, kita melakukan asesmen,” katanya.

Pemerintah juga menepis anggapan bahwa kondisi fiskal saat ini sudah sampai pada tahap harus melakukan pemotongan program tertentu.

Jika muncul asumsi bahwa anggaran tidak mencukupi hingga pemerintah harus melakukan pemangkasan, menurut pemerintah, pertanyaan mengenai program mana yang akan dipotong memang belum sampai pada tahap tersebut.

Efisiensi Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi contoh yang disoroti pemerintah. Program tersebut mendapat perhatian luas masyarakat, termasuk berbagai masukan dan komentar terkait pelaksanaannya.

Pemerintah menyebut perubahan perhatian terhadap detail pelaksanaan program dapat menghasilkan efisiensi tanpa harus memangkas anggaran.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menyinggung peran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan program di internal lembaganya.

“Begitu dengan detail diperhatikan oleh Bapak Kepala BGN, Pak Sudaryono, itu kemudian efisiensinya muncul. Bukan potong anggaran,” ujar narasumber.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan efisiensi sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program, bukan semata-mata mengurangi nilai anggaran.

Rupiah Mendekati Rp18.000

Persoalan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian dalam wawancara tersebut. Pemerintah ditanya mengenai posisi rupiah yang semakin mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan apakah kondisi tersebut mulai dianggap sebagai normal baru.

Menanggapi hal itu, pemerintah tidak ingin menetapkan angka tertentu sebagai patokan normal baru.

Pemerintah menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki peran untuk terus melakukan kalibrasi mengenai posisi nilai tukar yang tepat, termasuk dengan mempertimbangkan daya tarik Indonesia dalam peta ekonomi global.

“Saya nggak bicara angka tertentu,” ujarnya.

Dalam penyusunan APBN, pemerintah memang menggunakan asumsi nilai tukar tertentu untuk membangun postur anggaran. Disebutkan, angka Rp17.500 digunakan sebagai salah satu asumsi dalam membangun postur APBN.

Namun, angka asumsi tersebut merupakan bagian dari perencanaan fiskal dan bukan berarti pemerintah menetapkan nilai tersebut sebagai target atau batas pergerakan rupiah.

Danantara dan Dividen BUMN

Pembahasan juga menyentuh posisi Danantara serta pengelolaan keuntungan badan usaha milik negara.

Pemerintah menilai program efisiensi di lingkungan BUMN berpotensi memberikan ruang keuangan yang lebih besar bagi Danantara.

Presiden disebut telah berkali-kali mendorong efisiensi di lingkungan BUMN. Dengan efisiensi tersebut, pemerintah berharap Danantara memiliki ruang finansial yang lebih besar untuk menjalankan investasi dan proyek berikutnya.

Apabila Danantara memperoleh laba yang baik, pemerintah menyatakan tidak menjadi persoalan apabila keuntungan tersebut kembali digunakan untuk membiayai proyek-proyek berikutnya di lingkungan Danantara.

Dengan demikian, pemerintah menilai tidak tepat jika keberadaan keuntungan Danantara hanya dilihat dari apakah dana tersebut masuk atau tidak masuk ke APBN.

Proyek Danantara dan Kekhawatiran Beban APBN

Pertanyaan yang lebih sensitif muncul ketika pemerintah ditanya mengenai bagaimana memastikan proyek-proyek Danantara yang tidak berhasil tidak pada akhirnya kembali menjadi beban APBN.

Kekhawatiran tersebut dikaitkan dengan memori publik terhadap persoalan pembiayaan pembangunan, termasuk proyek kereta cepat.

Pemerintah menanggapi bahwa pembangunan infrastruktur pada akhirnya harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat.

“Kalau mau bicara Wus ya, Wus itu adalah aktivitas pembangunan yang sekarang itu dinikmati oleh masyarakat. Pembangunan kereta cepat dinikmati masyarakat,” ujar narasumber.

Pemerintah juga menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan dapat dilakukan melalui kerja sama, tanpa harus mempertentangkan apakah sepenuhnya ditanggung APBN atau Danantara.

“Ditanggung oleh APBN atau ditanggung oleh Danantara, kami kerja sama aja,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa batas antara pembiayaan negara dan investasi melalui badan pengelola aset negara menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian publik, terutama ketika proyek yang dibiayai menghadapi risiko gagal atau tidak menghasilkan keuntungan sesuai harapan.

Efisiensi Bukan Sekadar Pangkas Anggaran

Dari keseluruhan penjelasan tersebut, pemerintah tampaknya ingin menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak identik dengan pemotongan anggaran.

Efisiensi ditempatkan sebagai proses evaluasi berkelanjutan terhadap setiap pengeluaran negara, termasuk melihat apakah suatu program dapat dilaksanakan dengan lebih efektif tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Namun, tantangan pemerintah tetap berada pada transparansi dan akuntabilitas. Ketika efisiensi dan investasi negara melibatkan lembaga dengan ruang pengelolaan dana yang besar seperti Danantara, publik tetap membutuhkan kepastian mengenai siapa yang menanggung risiko apabila sebuah proyek tidak mencapai target.

Sebab, keuntungan dapat dikembalikan untuk investasi berikutnya, tetapi ketika proyek mengalami kerugian, pertanyaan paling penting bagi publik adalah siapa yang akhirnya menanggung kerugian tersebut.

Wawancara lengkap mengenai efisiensi APBN, nilai tukar rupiah, program Makan Bergizi Gratis, serta posisi Danantara tersebut disiarkan melalui Liputan 6 SCTV bersama reporter Retno Pinasti dan narasumber pemerintah.

Red/Suwidodo