Rocky Gerung: Dua Tahun Pemerintahan Harus Dievaluasi, Sidang Kabinet Jadi Momentum Penting

JAKARTA — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan menjadi sorotan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menegaskan pentingnya evaluasi saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Rocky menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya wartawan mengenai kehadirannya untuk pertama kali dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo.

“Ini juga perdana urgensinya karena 2 tahun jadi harus dievaluasi,” kata Rocky.

Pernyataan itu menegaskan bahwa perjalanan pemerintahan selama dua tahun perlu menjadi bahan penilaian. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana program prioritas berjalan, kebijakan terlaksana, dan hasil pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sidang Kabinet Dihadiri Sejumlah Pejabat

Sidang Kabinet Paripurna dijadwalkan berlangsung di halaman tengah kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 15.00 WIB. Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pejabat yang terlihat hadir antara lain Ketua Wantimpres Pratikno, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandi Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Kepala BPJPH Haikal Hasan.

Viva Yoga membenarkan bahwa rapat kabinet tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Iya. Ada rapat Kabinet MP yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya kepada wartawan.

Kinerja Pemerintah Perlu Diukur Secara Terbuka

Dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk mengukur realisasi program prioritas, efektivitas kebijakan, kondisi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kualitas pelayanan publik.

Penilaian tidak cukup hanya bertumpu pada laporan administratif atau pernyataan keberhasilan pemerintah. Data yang terukur dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat perlu menjadi bagian penting dari evaluasi.

Pernyataan Rocky Gerung mengenai perlunya evaluasi menjadi pengingat bahwa setiap pemerintahan perlu membuka ruang bagi penilaian kritis. Namun, Rocky dalam keterangan singkat tersebut belum menguraikan secara terperinci kebijakan atau sektor yang menurutnya harus dievaluasi.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya dinilai dari program yang direncanakan, tetapi juga dari pelaksanaannya dan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan negara telah memenuhi harapan masyarakat?

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting untuk mengukur realisasi janji politik, efektivitas kebijakan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Evaluasi yang terbuka, objektif, dan berbasis data diharapkan mampu menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memperbaiki kekurangan, memperkuat program prioritas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Sebab, keberhasilan sebuah pemerintahan bukan semata-mata diukur dari program yang dijanjikan, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Indonesiasatu928.com — Berita disusun berdasarkan keterangan yang tersedia. Rincian hasil sidang dan evaluasi resmi pemerintah masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Suwidodo/Red.