JAKARTA, Indonesiasatu928– Peringatan May Day tahun ini diperkirakan berlangsung dalam skala besar. Sekitar 200 ribu buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat pagi. Aksi tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara pekerja, negara, dan arah kebijakan publik, silang Monas Jum’at (1/5/2026).

Sejumlah organisasi buruh, di antaranya KSPI dan FSP LEM SPSI, menyatakan kesiapan mereka untuk mengerahkan massa dalam jumlah besar. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebutkan bahwa sekitar 50 ribu peserta berasal dari KSPI, sementara sisanya merupakan gabungan dari berbagai federasi dan elemen pekerja lainnya.

Menurut Said Iqbal, momentum May Day 2026 akan dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang selama ini menjadi perhatian kalangan buruh. Isu upah layak, jaminan sosial, kepastian kerja, serta evaluasi terhadap sistem alih daya (outsourcing) menjadi agenda utama yang akan disuarakan.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga ruang untuk menyampaikan aspirasi pekerja secara terbuka,” ujarnya.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa persiapan telah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya. Mobilisasi massa dilakukan secara terorganisir melalui koordinasi antarserikat di tingkat daerah. Sejumlah fasilitas pendukung, seperti transportasi dan logistik, disiapkan untuk memastikan kelancaran kegiatan.

Di sisi lain, aparat keamanan dan pemerintah daerah juga melakukan pengaturan lalu lintas serta pengamanan di sekitar kawasan Monas guna mengantisipasi kepadatan massa. Rekayasa lalu lintas diperkirakan akan diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta Pusat.

Pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa tingginya partisipasi buruh dalam aksi May Day tahun ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara harapan pekerja dan implementasi kebijakan di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Selain itu, aksi May Day juga kerap menjadi indikator kualitas demokrasi. Dalam sistem demokrasi, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, keberlangsungan aksi yang tertib dan terbuka dinilai sebagai cerminan kedewasaan demokrasi.

Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara konstruktif. Dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dinilai menjadi kunci untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.

Peran media juga menjadi sorotan dalam momentum ini. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers diharapkan mampu menghadirkan informasi yang berimbang, akurat, dan independen, sehingga masyarakat dapat memahami substansi tuntutan yang disampaikan.

May Day 2026 di Jakarta pada akhirnya tidak hanya menjadi peringatan simbolik, tetapi juga momentum refleksi bersama. Di satu sisi, buruh menyuarakan harapan akan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik. Di sisi lain, negara dituntut untuk merespons aspirasi tersebut melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan skala partisipasi yang besar, peringatan tahun ini menjadi penanda bahwa isu ketenagakerjaan tetap relevan dalam diskursus publik. Bagaimana respons para pemangku kepentingan terhadap aspirasi tersebut akan menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di masa mendatang.

(Suwidodo)