JAKARTA – Menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI) bersama Senior GMKI Medan di Jabodetabek menggelar diskusi dan malam renungan bertajuk refleksi kemerdekaan.

Menjadi ruang untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan setelah 81 tahun Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat YKI, Jalan Matraman 10, Jakarta Timur, Kamis (13/8/2026),

Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Hendrawan Supratikno, dosen UKSW; Dr. Hurriyah, Direktur PUSKAPOL Universitas Indonesia; dan Pdt. Dr. Darwin Darmawan, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Diskusi dimoderatori Sonya Hellen Sinombor, wartawan senior Kompas Gramedia.

Prof. Hendrawan Supratikno mengingatkan kembali cita-cita para pendiri bangsa mengenai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Ia mengutip gagasan Soekarno mengenai Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu tujuan utama kehidupan ekonomi bangsa.

Menurut Hendrawan, gagasan tersebut menekankan semangat kolektivitas, bukan individualisme yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri.

Ia juga menyebut sejumlah tokoh bangsa, mulai dari Soekarno, Mohammad Hatta hingga tokoh pada kabinet awal seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara, yang menurutnya telah meletakkan fondasi pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada rakyat.

Namun, Hendrawan mempertanyakan apakah visi pembangunan ekonomi yang dijalankan saat ini masih benar-benar berpijak pada prinsip keadilan.

“Setelah 81 tahun merdeka, cita-cita kemerdekaan masih jauh. Kita baru berada dalam proses pemerdekaan dan kenyataannya semakin hari semakin berat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masih adanya “virus ketakutan” di tengah masyarakat. Menurutnya, optimisme terhadap masa depan bangsa tidak boleh berhenti pada slogan atau sekadar pencitraan.

Sementara itu, Dr. Hurriyah menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan kemarahan kolektif yang diarahkan kepada tindakan positif.

“Kita membutuhkan kemarahan secara kolektif, bukan untuk anarki, tetapi kemarahan untuk berbuat sesuatu,” katanya.

Hurriyah mengatakan, setiap memasuki bulan Agustus masyarakat kerap merasakan perasaan yang bercampur antara kegembiraan dan kesedihan. Kemerdekaan, menurutnya, merupakan sesuatu yang mahal dan harus terus dirawat.

Karena itu, peringatan kemerdekaan tidak semestinya hanya menjadi momentum untuk mengagungkan sejarah perjuangan melawan penjajahan. HUT Kemerdekaan juga harus menjadi ruang refleksi untuk melihat sejauh mana rasa persaudaraan dan komitmen masyarakat dalam melawan berbagai bentuk kolonialisme baru.

“Jangan-jangan ada bagian dari kita yang ingin merdeka, tetapi sudah tidak sama dengan cita-cita kemerdekaan,” ujarnya.

Menurut Hurriyah, kemerdekaan hari ini bukan sekadar bebas dari penjajahan, tetapi juga kebebasan untuk berpikir, menyampaikan pendapat, serta ikut menentukan arah bangsa.

“Tanpa demokrasi, kemerdekaan hanya menjadi seremoni dan pesta,” tegasnya.

Kepada Senior GMKI, Hurriyah berpesan agar gerakan mahasiswa dan pemuda tidak hanya mengkritisi pemerintah ketika terjadi penyimpangan, tetapi juga ikut menghadapi polarisasi di tengah masyarakat.

Ia menilai pendidikan politik menjadi penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengkritisi kekuasaan secara sehat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Pdt. Dr. Darwin Darmawan mengajak peserta melihat realitas bangsa secara jujur. Menurutnya, Reformasi 1998 sempat melahirkan harapan besar mengenai perubahan, tetapi perjalanan bangsa menunjukkan bahwa mereka yang kemudian memegang kendali kekuasaan tidak selalu berbeda jauh dari kekuasaan sebelumnya.

Darwin mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk memperbudak apabila tidak dikontrol. Fenomena korupsi dan berbagai persoalan tata kelola kekuasaan menjadi pengingat bahwa kekuasaan membutuhkan pengawasan publik.

Dalam perspektif iman Kristen, Darwin mengatakan manusia memiliki kecenderungan jatuh ke dalam dosa, termasuk ketika memegang kekuasaan. Karena itu, masyarakat tidak boleh mudah memuja kekuasaan dan mengabaikan kebenaran.

“Politik tidak boleh dilihat hitam-putih semata, tetapi harus dilihat dalam spektrum yang luas. Kita adalah terang dunia. Di mana terang itu bersinar, di sana kebenaran harus ditegakkan,” katanya.

Darwin menegaskan bahwa kekuasaan harus terus dikontrol oleh masyarakat.

“Republik ini belum selesai dibangun. Dan yang paling penting: Republik ini milik kita semua, bukan milik rezim yang sedang berkuasa,” tegasnya.

Ia juga menyinggung masih adanya ketimpangan pembangunan, termasuk berbagai persoalan pembangunan di Papua yang hingga kini masih menjadi pertanyaan bersama.

Menurut Darwin, refleksi kemerdekaan harus mendorong masyarakat mengajukan pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua orang atau hanya tajam kepada rakyat kecil?

Ia mengingatkan, kritik terhadap pemerintah dan kekuasaan juga harus dibarengi dengan introspeksi diri.

“Kalau kita hanya sibuk mengkritik tanpa mengintrospeksi diri, kita sendiri yang akan tergelincir,” ujarnya.

Diskusi dan malam renungan tersebut akhirnya menempatkan peringatan 81 tahun kemerdekaan bukan sekadar sebagai perayaan, melainkan sebagai momentum untuk kembali menguji perjalanan Republik: apakah cita-cita para pendiri bangsa tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan persaudaraan telah benar-benar diwujudkan.

Refleksi 81 tahun Indonesia merdeka menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan garis akhir. Kemerdekaan adalah perjuangan yang harus terus dihidupi dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sebab, Republik ini bukan milik kelompok, golongan, ataupun rezim tertentu. Republik ini milik seluruh rakyat Indonesia.

81 tahun Indonesia merdeka. Perjuangan belum selesai. Kemerdekaan harus terus diperjuangkan, bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga dari ketidakadilan, ketimpangan, korupsi, ketakutan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Suwidodo