JAKARTA — Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau 2026 yang lebih kering dan berlangsung lebih panjang kembali menjadi perhatian. Peringatan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada 13 April 2026.

Dalam rapat bertajuk Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 tersebut, BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dan seluruh sektor untuk menghadapi dampak musim kemarau.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat itu menjelaskan bahwa musim kemarau dan El Niño merupakan dua fenomena yang berbeda. Namun, apabila El Niño terjadi bersamaan dengan musim kemarau, kondisi kering dapat menjadi jauh lebih kuat.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Niño itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia. Tapi jika El Niño terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering,” ujar Faisal dalam rapat tersebut.

Dalam forum yang sama, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa potensi kemarau panjang merupakan tantangan serius yang harus diantisipasi secara terintegrasi.

Menurut Adenan, dampak kekeringan dapat dirasakan pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi Kini Memasuki Puncak Kemarau

Memasuki Agustus 2026, peringatan tersebut semakin relevan. Berdasarkan perkembangan terbaru BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Pada Dasarian I Agustus 2026, sekitar 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim (ZOM) telah mengalami musim kemarau. Curah hujan juga didominasi kategori rendah yang mencapai 90,79 persen wilayah Indonesia.

BMKG sebelumnya memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terutama terjadi pada Agustus dan September. Dalam pembaruan akhir Juli, sekitar 48,84 persen wilayah diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus, sedangkan sekitar 25,41 persen wilayah pada September.

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan perkembangan fenomena El Niño. BMKG pada akhir Juli menyatakan Indonesia memasuki fase El Niño kuat dan mengingatkan adanya potensi peningkatan bahaya kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Hari Tanpa Hujan Makin Panjang

Ancaman kekeringan juga tercermin dari semakin panjangnya periode tanpa hujan di sejumlah wilayah.

Pada akhir Juli, BMKG mencatat musim kemarau terus meluas dan jumlah wilayah dengan Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori panjang hingga ekstrem panjang semakin meningkat. Saat itu, sebanyak 72,8 persen wilayah Indonesia atau 509 ZOM telah memasuki musim kemarau.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian serius karena kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi pertanian, ketahanan pangan, pengelolaan waduk dan irigasi, energi, transportasi, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Diminta Tidak Menunggu Krisis

Peringatan yang telah disampaikan sejak April tersebut menunjukkan pentingnya langkah antisipasi sebelum dampak kemarau berkembang menjadi krisis.

BMKG sejak awal telah merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Kesiapan tersebut menjadi semakin penting karena BMKG pada Juni memperkirakan musim kemarau 2026 secara umum lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dalam prediksi tersebut, sebagian besar wilayah juga diperkirakan mengalami curah hujan musim kemarau di bawah normal.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan ketersediaan air baku, kesiapan waduk dan jaringan irigasi, perlindungan sektor pertanian, serta penguatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Koordinasi lintas sektor juga perlu terus dilakukan dengan melibatkan BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

Bagi masyarakat, kondisi ini juga menjadi pengingat penting untuk menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di wilayah yang mengalami periode tanpa hujan panjang.

Peringatan BMKG pada 13 April lalu dengan demikian bukan sekadar catatan rapat. Memasuki puncak kemarau Agustus 2026, peringatan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memastikan langkah mitigasi benar-benar berjalan di lapangan.

Kini tantangannya bukan bagaimana menghindari musim kemarau, melainkan bagaimana memastikan kemarau panjang tidak berkembang menjadi krisis air, gangguan pangan, maupun bencana kebakaran hutan dan lahan.

Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Panjang, Warga Diminta Waspada Kekeringan dan Karhutla

Musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi secara umum musim kemarau akan berakhir pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika iklim, termasuk fenomena El Niño yang diprediksi masih bertahan hingga awal 2027.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena S, mengatakan peluang El Niño mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen.

“BMKG memprediksi fenomena El Niño akan terus bertahan hingga awal tahun 2027,” kata Ardhasena, dikutip dari laman resmi BMKG.

Meski demikian, dampak El Niño terhadap Indonesia terutama diperkirakan terasa ketika bertepatan dengan periode musim kemarau.

Jawa Berpotensi Mengalami Kemarau hingga 300 Hari

Berdasarkan pemutakhiran data BMKG per Juni 2026, durasi musim kemarau berbeda-beda di setiap wilayah.

Di Sumatra, musim kemarau diperkirakan berlangsung 3–28 dasarian atau sekitar 30–280 hari. Sementara Jawa diprediksi mengalami kemarau selama 11–30 dasarian atau sekitar 110–300 hari.

Wilayah Bali, NTB, dan NTT diperkirakan mengalami kemarau selama 19–29 dasarian atau 190–290 hari.

Untuk Kalimantan, durasi kemarau diperkirakan 4–18 dasarian atau sekitar 40–180 hari. Sulawesi berada pada kisaran 5–28 dasarian atau 50–280 hari.

Sedangkan Maluku Utara, Maluku, dan Pulau Papua diprediksi mengalami musim kemarau selama 3–23 dasarian atau sekitar 30–230 hari.

76,5 Persen Wilayah Indonesia Sudah Masuk Musim Kemarau

Dalam laporan prakiraan cuaca periode 14–20 Agustus 2026, BMKG mencatat sekitar 76,5 persen wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau.

Secara umum, kondisi atmosfer masih dipengaruhi El Niño dan kecenderungan Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kondisi tersebut menyebabkan suplai uap air berkurang sehingga atmosfer di sejumlah wilayah cenderung lebih kering.

Namun, hujan lokal masih berpotensi terjadi. Dinamika atmosfer regional dan lokal tetap memungkinkan pertumbuhan awan hujan di beberapa daerah.

Pada periode tersebut, potensi hujan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, hingga Papua Pegunungan.

Warga Diminta Hemat Air

Menghadapi kondisi kemarau yang masih berlangsung, BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan mengarah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air serta tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar.

Kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di kawasan yang mudah terbakar, seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan.

BMKG juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi titik api (hotspot) untuk mencegah kebakaran meluas.

Dengan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi penting untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air, serta ancaman karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

Red.