Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos, MM, mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau. “Pemerintah Provinsi harus (tetapkan) tanggap darurat bencana, supaya pemerintah pusat dapat leluasa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah,” katan seusai melakukan peninjauan langsung karhutla di Riau. Dikatakan, hingga tanggal 20 Juli 2025, seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau telah mengalami kebakaran hutan dan lahan. “Paling besar Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar,” ujarnya.

Kepala BNPB bersama Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Kalaksa BPBD Provinsi Riau, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, dan Forkopimda Riau melakukan peninjauan secara langsung luasan hutan dan lahan yang terbakar, pada Senin (21/7).

Menurut Suharyanto, untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, pihaknya kembali akan memberikan upaya-upaya percepatan. Helikopter Patroli yang sebelumnya hanya satu unit akan ditambah menjadi dua, dan Helikopter Waterbombing akan ditambah menjadi lima unit. “Heli patroli dan waterbombing kita tambahkan, hari Rabu akan kita masukan. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu, jika operasi modifikasi cuacanya tidak menemukan awan untuk dijadikan hujan.” tambahnya.

BNPB telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) beserta kementerian/lembaga terkait pada tanggal 1 hingga 7 Mei 2025 yang lalu sebagai tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua pada tanggal 7 sampai 12 Mei 2025. Sekarang, BNPB akan kembali melakukan OMC selama lima hari sebagai tahap ketiga.

“Mulai tadi pagi OMC dilakukan, kami cek sudah turun hujan walaupun belum merata seluruh Provinsi Riau. Akibat OMC tahap 3 tadi Subuh, di wilayah Indragiri Hilir, Kuala Kampar, Siak, Batang Cenaku dan Bangkinang, masih kecil-kecil curah hujannya karena tergantung dengan pertumbuhan dengan awan hujan,” jelas Suharyanto.

Upaya terakhir pemadaman dilakukan dengan penambahan peralatan dan perlengkapan pemadam bagi personel darat, seperti pompa, water tank portable, alat bantu pernapasan, alat pelindung diri karhutla, dan motor karhutla, serta penambahan personel dari Korem 031/Wira Bima dan Polda Riau. “Pasukan Korem dan Polda langsung bersama manggala agni melakukan pemadaman, perlengkapannya diperkuat dari kami,” katanya.

Kepala BNPB mengungkapkan bahwa pengendalian kebakaran hutan tidak semata-mata dengan pemadaman saja, namun untuk indikasi-indikasi yang diakibatkan oleh pembakaran lahan dengan cara yang disengaja juga diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Diketahui, sebanyak 16 orang telah ditetapkan tersangka dan 11 kasus lainya yang masih dalam perkembangan penyidikan.