Cipanas, Jawa Barat — Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia) mendorong penguatan tata kelola organisasi sebagai bagian dari konsolidasi nasional menjelang Kongres Nasional mendatang.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam forum organisasi yang digelar pada Selasa, 27 Januari 2026, bertempat di Villa Bukit Cipendawa, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253, dengan dihadiri jajaran pimpinan nasional serta pengurus daerah dari berbagai wilayah.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penguatan kesekretariatan nasional. PEWARNA Indonesia menilai perlu dilakukan penataan struktur melalui pengusulan Sekretaris I dan Sekretaris II agar administrasi dan koordinasi program kerja berjalan lebih efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya penguatan pendanaan organisasi. Untuk mendukung keberlanjutan program, direncanakan pembentukan tim kecil pendanaan yang bertugas melakukan pendekatan strategis serta menjajaki peluang kerja sama secara sah dan transparan.

Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, PEWARNA Indonesia menegaskan perlunya sertifikasi kewartawanan bagi seluruh anggota. Sertifikasi ini dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas wartawan di tengah dinamika industri pers nasional.

Persiapan Kongres Nasional juga menjadi perhatian serius. Panitia kongres direncanakan dibentuk paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan, agar seluruh tahapan kongres dapat berjalan tertib, demokratis, dan sesuai aturan organisasi.

Ketua Umum PEWARNA Indonesia menegaskan bahwa penguatan tata kelola organisasi merupakan kebutuhan mendesak.

“Kita ingin PEWARNA Indonesia dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan anggota. Konsolidasi ini penting agar organisasi semakin kuat dan dipercaya,” ujarnya.

Sementara itu, Tim II yang ketuai Antonius Natan dorongan Sekretaris Jenderal PEWARNA Indonesia menambahkan bahwa langkah-langkah pembenahan ini merupakan bagian dari persiapan menuju kongres.

“Kongres harus dipersiapkan secara matang. Karena itu, seluruh perangkat organisasi perlu dibenahi sejak sekarang agar prosesnya berjalan tertib dan demokratis,” katanya.

Tak kalah penting, PEWARNA Indonesia juga mendorong realisasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) PEWARNA. LKBH ini diharapkan dapat memberikan perlindungan serta pendampingan hukum bagi anggota, sekaligus memperkuat peran advokasi organisasi dalam menjaga kebebasan pers.

Melalui langkah-langkah tersebut, PEWARNA Indonesia berharap dapat memperkokoh posisinya sebagai organisasi wartawan yang solid, profesional, dan berkontribusi aktif bagi dunia pers dan kehidupan kebangsaan di Indonesia.

Jurnalis Suwidodo