JAKARTA, 30 Januari 2025 — Wacana perombakan kabinet (reshuffle) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mengemuka dan menjadi perhatian publik. Salah satu sektor yang disorot adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dinilai memegang peran strategis dalam menjaga kedaulatan informasi, keamanan siber, serta arah transformasi digital nasional.

Hingga berita ini diturunkan, Istana Negara belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana reshuffle. Namun, diskursus publik dan kalangan pengamat menilai bahwa dinamika global dan meningkatnya ancaman di ruang siber menuntut kehadiran figur teknokrat digital yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman strategis lintas sektor.

Sektor komunikasi dan digital saat ini tidak lagi dipahami semata sebagai pengelola infrastruktur teknologi. Lebih dari itu, Komdigi berada di garis depan dalam menghadapi perang informasi, disinformasi, kejahatan siber, serta perlindungan data dan hak publik.

Karena itu, penataan ulang kepemimpinan di kementerian ini dinilai krusial agar kebijakan digital nasional memiliki arah yang jelas dan berdaulat.

Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai bahwa penguatan Komdigi idealnya diisi oleh sosok berlatar belakang teknologi yang memahami keamanan siber, tata kelola informasi, dan etika digital. Figur teknokrat dinilai mampu menjembatani kepentingan negara, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam satu kerangka kebijakan yang berimbang.

Dalam konteks tersebut, nama Arfian D. Septiandri, S.Kom, MBA, CCA, CCSA, CIISA mulai mencuat dalam diskursus publik sebagai salah satu figur yang dinilai memenuhi kriteria tersebut. Arfian dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang keamanan siber dan pengelolaan ruang digital nasional.

Arfian merupakan Ketua Satgas Cyber Crime RI-1 yang pernah dilantik secara resmi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode pemerintahan sebelumnya. Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum DPP Pasukan 08, yang berperan aktif dalam penguatan narasi digital pada Pilpres 2024 serta upaya penanggulangan ujaran kebencian dan disinformasi di ruang siber.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Islam (PEWARIS), Lucky Indrawan, menyampaikan pandangan bahwa kepemimpinan Komdigi ke depan perlu diperkuat oleh figur yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga nilai demokrasi dan kebebasan pers.
“Era digital membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara keamanan informasi, kebebasan berekspresi, dan kepentingan nasional.

Figur teknokrat dengan integritas dan pengalaman di bidang siber menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Lucky.
Menurutnya, transformasi digital tanpa fondasi etika dan keamanan berpotensi menimbulkan kerentanan baru, baik bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cyber defense, cyber intelligence, dan cyber governance menjadi elemen penting dalam kepemimpinan Komdigi.

Meski demikian, proses reshuffle kabinet sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Republik Indonesia. Dukungan dan wacana publik dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sementara keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif kepala negara.

Publik kini menantikan langkah strategis pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan komunikasi dan digital nasional mampu menjawab tantangan zaman serta menjaga kedaulatan Indonesia di tengah kompleksitas era digital global.

Suwidodo