JAKARTA, INDONESIASATU928.COM – Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027. Selain pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk perlindungan sosial dan ketahanan pangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alokasi anggaran pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026).

Menurut Purbaya, anggaran pendidikan diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin merata di seluruh Indonesia.

Salah satu program yang menjadi sasaran adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa. Sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dialokasikan untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa.

Selain itu, anggaran pendidikan juga mencakup sejumlah program lain, antara lain Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi sekitar 1,3 juta guru non-PNS, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 60,6 juta penerima, serta pembangunan tujuh sekolah unggul Garuda.

Perlinsos Rp549,9 Triliun

Di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp549,9 triliun untuk 2027.

Anggaran tersebut diarahkan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari berbagai risiko sosial, sekaligus menjaga daya beli dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin maupun kelompok rentan.

Pemerintah juga menempatkan program perlindungan sosial sebagai salah satu instrumen untuk menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Ketahanan Pangan Rp195,3 Triliun

Sementara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp195,3 triliun pada 2027.

Dana tersebut antara lain diarahkan untuk pengembangan kawasan padi, pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian, serta revitalisasi lahan garam.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat kapasitas produksi pangan nasional sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Besarnya alokasi untuk pendidikan, perlindungan sosial dan ketahanan pangan menunjukkan tiga sektor tersebut tetap menjadi bagian penting dari prioritas kebijakan fiskal pemerintah dalam RAPBN 2027.

Sumber informasi: detikFinance, konferensi pers Kementerian Keuangan.

Redaksi Indonesiasatu928.com