DEPOK — Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Gerindra, H. Hamzah, mengapresiasi pidato Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI–DPD RI dalam rangka persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Menurut H. Hamzah, berbagai persoalan yang disampaikan Presiden, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat hingga kedaulatan pangan, merupakan isu fundamental yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat.

Ia menilai arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat patut mendapat apresiasi. Terlebih, perhatian Presiden juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan generasi penerus bangsa serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

«“Dari mulai pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, sampai kedaulatan pangan, semuanya sangat dirasakan oleh masyarakat. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden. Semoga beliau senantiasa sehat, panjang umur, dan terus memimpin Indonesia,” ujar H. Hamzah.»

Namun, menurutnya, kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Kebijakan pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya baik dalam perumusan, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.

H. Hamzah menilai salah satu harapan besar Presiden adalah memastikan tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan, kesulitan memperoleh pendidikan, maupun kesulitan memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.

«“Beliau memimpin Indonesia dengan hati. Tentu beliau ingin tidak ada masyarakat yang kelaparan, tidak ada yang kesulitan, dan tidak ada yang mengalami hambatan, terutama dalam mendapatkan pendidikan,” katanya.»

Program Pemerintah Harus Tepat Sasaran

Terkait program pemberian makanan bagi masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, lansia, dan kelompok lainnya, H. Hamzah menilai program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Ia mengakui, dalam pelaksanaan kebijakan berskala nasional, masih dapat ditemukan berbagai kekurangan maupun kendala di lapangan. Namun, menurutnya, persoalan dalam implementasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut keliru.

«“Setiap kebijakan pasti memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Namun yang perlu dievaluasi adalah implementasinya, terutama jika terdapat pihak yang tidak menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik,” tegasnya.»

Karena itu, ia mendorong agar evaluasi dan perbaikan terus dilakukan. Menurut H. Hamzah, setiap program pemerintah harus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

MBG Diminta Terus Berbenah

H. Hamzah juga menyambut baik adanya perbaikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berharap kepemimpinan baru dalam program tersebut mampu melakukan pembenahan secara menyeluruh sehingga manfaat program semakin luas dan tepat sasaran.

«“Perbaikan ke depan tentu akan dilakukan oleh pimpinan MBG yang baru. Karena itu, kita berharap program ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya anak-anak pelajar sebagai generasi penerus bangsa,” pungkas H. Hamzah.»

Menurutnya, keberhasilan berbagai program pemerintah pada akhirnya tidak cukup hanya dilihat dari sisi perumusan kebijakan. Ukuran paling penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh rakyat.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan di lapangan menjadi bagian penting yang harus terus mendapat perhatian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan agar tujuan utama kebijakan pemerintah benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Suwidodo