BIREUEN,  – Kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Kamis (6/8/2026), menjadi momentum bagi warga korban bencana menyampaikan keluhan terkait lambannya penyaluran bantuan.

Informasi tersebut salah satunya disampaikan melalui unggahan akun Facebook Riska Rahmadila yang menyoroti persoalan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Dalam narasi yang beredar, kunjungan Wapres Gibran yang semula berkaitan dengan peninjauan pembangunan infrastruktur justru diwarnai keluhan warga mengenai bantuan yang hingga saat itu belum mereka terima.

Saat meninjau pembangunan Jembatan Krueng Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Bireuen, Gibran berdialog dengan warga dan jajaran pemerintah daerah.

Wapres mempertanyakan status pencairan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak, termasuk bantuan perabotan rumah tangga dan jaminan hidup atau jadup.

Pertanyaan tersebut kemudian disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh kepada warga yang hadir.

Warga pun menyampaikan bahwa bantuan tersebut belum mereka terima.

Persoalan itu menjadi sorotan karena masyarakat masih menghadapi dampak bencana yang menyebabkan kerusakan rumah dan kehilangan berbagai harta benda.

22 Ribu Rumah Dilaporkan Rusak

Bupati Bireuen Mukhlis menyampaikan terdapat sekitar 22 ribu unit rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Menurut penjelasan pemerintah daerah, data masyarakat terdampak telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, belum seluruh warga mendapatkan bantuan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat diminta bersabar sembari menunggu proses penyaluran.

Di sisi lain, besarnya anggaran pemulihan pascabencana membuat lambannya realisasi bantuan menjadi pertanyaan publik.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam unggahan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp28,59 triliun untuk Provinsi Aceh pada 2026.

Dari jumlah tersebut terdapat tambahan dana khusus sekitar Rp1,652 triliun untuk penanganan dan pemulihan pascabencana.

Dana tersebut disebut telah masuk ke kas daerah secara bertahap dan sepenuhnya diterima pada 4 Mei 2026.

Namun, berdasarkan laporan per 16 Juli 2026, realisasi penyaluran disebut baru mencapai Rp126,11 miliar atau sekitar 7,63 persen.

Jika angka tersebut benar, berarti sebagian besar dana pemulihan belum terealisasi.

Warga Butuh Kepastian

Keluhan warga yang disampaikan langsung di hadapan Wapres Gibran menjadi perhatian serius terhadap proses birokrasi penyaluran bantuan.

Pasalnya, masyarakat korban bencana membutuhkan kepastian dan bantuan secara cepat untuk memulihkan kehidupan mereka.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai posisi anggaran, mekanisme penyaluran, data penerima, serta kendala yang menyebabkan bantuan belum diterima seluruh warga.

Jangan sampai persoalan administrasi dan birokrasi membuat masyarakat yang sudah kehilangan rumah, harta benda dan sumber penghidupan harus kembali menunggu terlalu lama.

Kunjungan Wapres Gibran di Bireuen akhirnya bukan sekadar melihat pembangunan infrastruktur, tetapi juga membuka suara warga yang berharap bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka.

Catatan: Angka alokasi dan realisasi dana dalam berita ini bersumber dari informasi yang beredar dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Aceh sebelum dijadikan dasar kesimpulan mengenai dugaan kelambanan atau kesalahan birokrasi.

Red.