DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT

Opini | Red.

Ini Uang Rakyat, Bukan Uang Penguasa

Sadarkah kita?

Hampir setiap hari kita melihat jalan dibangun, gedung pemerintah berdiri, pelayanan publik berjalan, aparatur negara menerima gaji, hingga berbagai program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan.

Namun pernahkah kita bertanya: dari mana semua itu dibiayai?

Sebagian besar bersumber dari penerimaan negara dan daerah, termasuk pajak serta berbagai penerimaan publik lainnya. Artinya, ketika uang publik digunakan, ada amanah yang melekat di dalamnya: harus dikelola untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton.

Rakyat membayar pajak. Rakyat bekerja. Rakyat menggerakkan perekonomian. Dari aktivitas masyarakat itulah negara memperoleh penerimaan untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan.

Maka sangat wajar jika rakyat bertanya:

Untuk apa uang itu digunakan? Berapa nilainya? Dari mana sumbernya? Siapa yang mengelolanya? Siapa yang menerima manfaatnya? Dan apakah manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kebencian kepada pemerintah.

Justru sebaliknya, bertanya dan mengawasi adalah bagian dari tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokrasi.

Negara Hukum Membutuhkan Kontrol Publik

Indonesia adalah negara hukum.

Karena itu, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Setiap kebijakan, program, pembangunan, maupun penggunaan anggaran publik harus memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

APBN dan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. Di balik angka-angka tersebut terdapat uang publik yang harus dikelola dengan prinsip kepatuhan hukum, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik direncanakan dan digunakan.

Apakah sebuah proyek memang dibutuhkan?

Apakah anggarannya wajar? Bagaimana proses pengadaannya? Siapa yang mengerjakan? Siapa penerima manfaatnya dan yang paling penting: apakah hasil akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat?

Inilah pentingnya kontrol publik.

Kontrol bukan berarti memusuhi pemerintah. Kritik bukan berarti anti-pemerintah.

Kontrol adalah cara masyarakat memastikan kekuasaan tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.

Pers Bukan Corong Kekuasaan, di sinilah pers memiliki posisi penting.

Wartawan bukan pejabat negara. Wartawan bukan penguasa. Wartawan juga bukan alat untuk membenarkan setiap kebijakan pemerintah.

Pers bekerja untuk kepentingan publik melalui kerja jurnalistik: mencari informasi, melakukan verifikasi, menghadirkan berbagai perspektif, serta menyampaikan fakta kepada masyarakat.

Lalu, siapa yang membayar gaji wartawan?

Pada umumnya, wartawan menerima gaji atau honor dari perusahaan media tempatnya bekerja. Namun, sumber penghasilan tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab jurnalistik kepada publik.

Pers harus tetap profesional, independen, berimbang, dan bertanggung jawab. Pers bukan corong kekuasaan. Pers juga bukan corong kepentingan pengusaha, kelompok politik, maupun kepentingan pribadi.

Pers harus berani bertanya ketika ada sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Ketika sebuah proyek pemerintah menggunakan uang publik, misalnya, berita tidak cukup hanya memberitakan siapa pejabat yang meresmikan atau siapa kontraktor yang mengerjakan.

Pers perlu menggali lebih jauh:

Berapa nilai anggarannya? Dari mana sumber dananya? Apa dasar hukumnya? Bagaimana proses pengadaannya? Apa tujuan proyek tersebut? Siapa penerima manfaatnya? Dan apakah pelaksanaannya sesuai ketentuan?

Begitu pula dengan kegiatan pemerintah yang menggunakan anggaran publik.

Masyarakat berhak mengetahui sumber pembiayaan, nilai anggaran, dasar pelaksanaan, serta manfaat kegiatan tersebut.

Bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi untuk memastikan uang publik digunakan secara tepat.

Jangan Takut Bertanya Kesadaran publik harus dibangun. Jangan menganggap anggaran pemerintah sebagai urusan pemerintah semata. Ketika uang yang digunakan adalah uang publik, maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi.

Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak bertanya. Rakyat berhak mengawasi. Rakyat berhak memperoleh informasi yang benar.

Namun pengawasan juga harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Kritik harus berdasarkan fakta. Pertanyaan harus berdasarkan data. Dan pemberitaan harus melalui verifikasi. Jangan sampai semangat melakukan kontrol justru berubah menjadi tuduhan tanpa bukti.

Karena tujuan kontrol publik bukan untuk menjatuhkan seseorang, melainkan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai hukum dan kepentingan masyarakat.

Demokrasi Tidak Berhenti di Kotak Suara

Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin. Demokrasi juga tentang keberanian rakyat mengawasi ketika pemimpin sudah mendapatkan mandat.

Kekuasaan adalah amanah. Jabatan adalah tanggung jawab. Anggaran publik adalah uang masyarakat yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, jangan pernah membiasakan diri dengan kalimat:

“Itu urusan pemerintah.”

Jika menyangkut uang publik, masyarakat memiliki hak untuk bertanya. Jika menyangkut kepentingan publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Jika menyangkut penyelenggaraan negara, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi.

Pada akhirnya, hubungan antara rakyat, pemerintah, dan pers harus berdiri di atas satu kesadaran:

Pemerintah mengelola amanah rakyat. Rakyat mengawasi jalannya kekuasaan. Pers membantu publik memperoleh informasi. Dan setiap penggunaan uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan untuk membenci pemerintah. Bukan untuk memusuhi aparat. Bukan pula untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi agar kekuasaan tidak lupa kepada siapa mandat itu berasal.

Sebab pada akhirnya, pertanyaan yang sederhana namun sangat penting adalah:

Ini uang rakyat. Digunakan untuk apa? Untuk kepentingan siapa? Dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya?

Mari bangun kesadaran bersama.

Rakyat sadar. Rakyat bertanya. Rakyat mengawasi. Pers mengawal. Negara mempertanggungjawabkan.

“Wartawan adalah lidah rakyat. Ketika rakyat tak mampu bersuara, biarlah pena kami berbicara. Ketika ketidakadilan terjadi, jangan biarkan kebenaran terkubur dalam diam. Kami bukan untuk menjilat kekuasaan, bukan pula untuk mencari tepuk tangan—kami hadir untuk menyuarakan jeritan rakyat, mengungkap fakta, dan menjaga nurani bangsa.

Karena di balik setiap berita, ada suara rakyat yang berharap didengar. Dan di balik setiap pena, ada tanggung jawab untuk tetap berdiri di sisi kebenaran.”

DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT.

INI UANG RAKYAT, BUKAN UANG PENGUASA.

Red.