JAKARTA – Keberadaan jalur sepeda di sejumlah ruas jalan Ibu Kota berada di persimpangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengevaluasi fasilitas tersebut menyusul adanya aspirasi masyarakat yang mengusulkan agar jalur sepeda dihapus.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya menerima masukan yang beragam. Sebagian masyarakat menilai jalur sepeda tidak berjalan optimal karena fasilitas yang semestinya diperuntukkan bagi pesepeda justru kerap digunakan pengendara sepeda motor.

“Usulan dari masyarakat merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan oleh yang menggunakan motor,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

Namun, aspirasi berbeda datang dari komunitas pesepeda, termasuk Bike to Work. Mereka meminta jalur sepeda tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi Jakarta yang lebih ramah lingkungan.

Perbedaan aspirasi tersebut membuat Pemprov DKI belum mengambil keputusan final. Pramono memastikan evaluasi akan dilakukan secara hati-hati sebelum kebijakan ditetapkan.

“Saya akan segera memutuskan untuk hal tersebut,” ujar Pramono.

Pramono mengakui dirinya merupakan pengguna sepeda. Namun, ia menegaskan kegemarannya bersepeda tidak akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan, aktivitas bersepedanya kini lebih banyak dilakukan pada hari libur atau Sabtu pagi dengan menggunakan road bike.

“Sehingga dalam keputusan ini saya juga harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Supaya tidak terkesan bahwa karena saya hobi bersepeda, enggak mau menggunakan jalur itu,” katanya.

Menurut Pramono, keputusan mengenai jalur sepeda harus didasarkan pada kepentingan publik, efektivitas fasilitas, serta berbagai masukan yang diterima Pemprov DKI.

DPRD DKI Minta Jangan Dihapus

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta Pemprov DKI tidak menghapus jalur sepeda.

Menurut MTZ, keberadaan jalur sepeda masih dibutuhkan Jakarta sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Jalur sepeda tetap diperlukan karena sepeda merupakan bagian dari sistem transportasi perkotaan,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan jalur khusus dapat mendorong masyarakat menggunakan sepeda untuk aktivitas sehari-hari, sekaligus mendukung pola hidup sehat.

Selain tidak menghasilkan emisi, penggunaan sepeda juga dinilai memiliki manfaat bagi kesehatan masyarakat.

MTZ berharap evaluasi jalur sepeda tidak semata-mata didasarkan pada persoalan disiplin pengguna jalan. Jika jalur sepeda kerap dimasuki sepeda motor, menurutnya, yang perlu diperkuat justru pengawasan dan penegakan aturan.

Jangan Sampai Salah Kebijakan

Perdebatan mengenai jalur sepeda menunjukkan persoalan Jakarta bukan sekadar mempertahankan atau menghapus marka di jalan. Yang menjadi pertaruhan adalah arah kebijakan transportasi Ibu Kota.

Jika jalur sepeda dihapus karena dianggap belum optimal, Pemprov DKI perlu memastikan kebijakan tersebut benar-benar berdasarkan kajian dan data. Sebaliknya, jika dipertahankan, pemerintah harus memastikan jalur tersebut tidak berubah fungsi menjadi ruang parkir maupun lintasan sepeda motor.

Keputusan akhir Pramono kini ditunggu publik. Jalur sepeda bukan hanya soal kepentingan pesepeda, tetapi juga menyangkut wajah transportasi Jakarta: apakah Ibu Kota akan semakin bergantung pada kendaraan bermotor atau mulai serius menyediakan ruang bagi moda transportasi rendah emisi.

Red