JAKARTA – Pergantian pemerintahan tidak otomatis menjamin kehidupan buruh Indonesia menjadi lebih baik. Karena itu, gerakan buruh dituntut tidak sekadar mengandalkan pergantian kekuasaan, tetapi harus semakin kuat memperjuangkan kebijakan dan solusi melalui mekanisme demokrasi.

Pesan tersebut disampaikan Rekson Silaban dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Rakernas KSBSI berlangsung 26–28 Agustus 2026 dengan mengusung tema “Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global.”

Menurut Rekson, perubahan regulasi, perkembangan teknologi dan revolusi industri terus menciptakan tantangan baru. Kondisi tersebut memaksa organisasi serikat pekerja untuk beradaptasi agar tidak kehilangan relevansinya.

«“Perubahan selalu lebih cepat bertumbuh ketimbang kemampuan kita beradaptasi. Tanpa adaptasi, kita tidak relevan,” katanya.»

Tiga Fondasi Keberlanjutan

Rekson juga mempertanyakan sejauh mana organisasi buruh memiliki legitimasi dan dukungan dari lingkungan eksternal.

Menurutnya, serikat buruh tidak mungkin berkembang hanya dengan mengandalkan jumlah anggota. Dukungan pemerintah, dunia usaha, BPJS Ketenagakerjaan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam memperkuat perjuangan organisasi.

Hubungan eksternal, kata Rekson, dibutuhkan untuk memperjuangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), membangun komunikasi dengan pemerintah, mendorong regulasi yang berpihak kepada pekerja, hingga membangun unit-unit serikat pekerja di perusahaan.

Ia merumuskan tiga pertanyaan penting yang harus terus dijawab organisasi.

Pertama, nilai apa yang disumbangkan organisasi kepada publik.

Kedua, apakah organisasi memiliki kapasitas untuk menjalankan nilai dan mandat tersebut.

Ketiga, apakah organisasi memiliki legitimasi serta dukungan eksternal.

«“Tiga unsur tersebut membuat organisasi ini akan mengalami keberlanjutan. Pertama, kita harus mengingat nilai-nilai apa yang kita sumbangkan kepada publik. Kedua, apakah kita memiliki kapasitas untuk menjalankannya. Ketiga, apakah kita memiliki dukungan eksternal,” jelas Rekson.»

Ketiga aspek itu, menurutnya, merupakan fondasi penting bagi sustainability atau keberlanjutan organisasi.

Sebagai anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), Rekson menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan agar organisasi tetap berjalan sesuai mandat perjuangan.

«“MPO tugasnya menasihati supaya organisasi ini berjalan di rel yang benar,” tegasnya.»

Wamenaker: Serikat Buruh Harus Jadi Mitra Strategis

Rakernas KSBSI 2026 dibuka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Afriansyah menilai tema Rakernas sangat relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini. Perkembangan teknologi, digitalisasi, otomatisasi, perubahan rantai pasok global, ekonomi hijau hingga dinamika regulasi ekonomi internasional menuntut pekerja Indonesia terus meningkatkan kemampuan beradaptasi.

Menurut Afriansyah, serikat pekerja tidak hanya memiliki fungsi memperjuangkan hak dan kepentingan buruh, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

«“Serikat pekerja atau serikat buruh tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh atau pekerja saja, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” kata Afriansyah.»

Ia menegaskan pemerintah terus membuka ruang dialog dan kemitraan dengan seluruh elemen ketenagakerjaan.

Kritik, masukan dan gagasan konstruktif dari serikat pekerja, kata Afriansyah, dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

«“Pemerintah mendengar, memahami, dan menyambut baik urgensi aspirasi ini,” ujarnya.»

Afriansyah juga mendorong KSBSI menjadikan Rakernas sebagai ruang evaluasi organisasi sekaligus menyusun program kerja yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa mendatang.

Menurutnya, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Dalam konteks ketenagakerjaan, hal tersebut diwujudkan melalui pekerjaan yang layak, perlindungan pekerja, peningkatan produktivitas serta kesempatan bagi pekerja untuk berkembang.

«“Rakernas bukan sekadar agenda organisasi. Rakernas merupakan momentum untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap program yang telah berjalan, melihat tantangan yang dihadapi sekaligus menentukan arah dan prioritas program kerja ke depan,” jelasnya.»

Konsolidasi Buruh Nasional

Rakernas KSBSI 2026 diikuti jajaran Korwil KSBSI dari seluruh Indonesia serta pimpinan DPP 13 federasi yang berafiliasi dengan KSBSI.

Hadir dalam kegiatan tersebut Presiden DEN KSBSI Elly Rosita Silaban, Direktur International Labour Organization (ILO) Indonesia-Timor Leste Mrs. Sriming Sing, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto, SH, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, pimpinan konfederasi sahabat, 13 federasi afiliasi KSBSI serta Korwil KSBSI dari berbagai daerah.

Forum tersebut menjadi momentum penting bagi KSBSI untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun strategi perjuangan menghadapi perubahan dunia kerja dan regulasi ketenagakerjaan.

Tantangannya bukan hanya bagaimana memperbesar jumlah anggota, tetapi bagaimana memastikan organisasi tetap relevan, memiliki kapasitas, dipercaya publik dan mendapat dukungan luas.

Pada titik inilah pesan Rekson menjadi penting: pergantian pemerintahan bukan jaminan perubahan nasib buruh. Perubahan hanya akan berarti jika organisasi buruh mampu beradaptasi, memperjuangkan kebijakan secara demokratis, serta menawarkan solusi konkret bagi pekerja Indonesia.

Rakernas KSBSI 2026 akhirnya tidak sekadar menjadi forum rutin organisasi. Di tengah perubahan regulasi, teknologi dan ekonomi global, buruh dituntut bergerak lebih adaptif dan strategis. Sebab, pergantian pemerintahan tanpa penguatan perjuangan kebijakan belum tentu mengubah kesejahteraan pekerja. Kini tantangannya jelas: KSBSI harus membuktikan bahwa suara buruh bukan hanya terdengar saat aksi, tetapi juga menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Red.