Sinergi pemerintah pusat dan desa diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penguatan potensi desa.

JAKARTA — Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI) menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan kesiapan kepala desa serta perangkat desa menjalankan berbagai program pemerintah pusat hingga ke tingkat masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum AKSI Irawadi bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto dalam konteks memperkuat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan ekonomi melalui sejumlah program, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), BUMDes, dan pengembangan desa tematik.

Irawadi menilai kepala desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, menurut dia, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa agar kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami tidak mungkin mau meludah ke atas. Karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama saja meludah itu akan jatuh ke muka kami,” ujar Irawadi.

Sementara itu, Yandri Susanto menyatakan kesiapan Kementerian Desa dan PDT untuk membangun kerja sama dengan AKSI. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa, memberantas kemiskinan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Program Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, dan pengembangan desa tematik diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dengan penguatan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dukungan kepala desa terhadap pemerintah pusat pada akhirnya perlu dibuktikan melalui kerja nyata di lapangan: pelayanan publik yang baik, pengelolaan anggaran yang transparan, pemberdayaan masyarakat, serta program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata seberapa kuat dukungan politik yang diberikan, melainkan seberapa besar manfaat kebijakan negara benar-benar dirasakan masyarakat di desa.

Red.