JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Prof. Suahasil Nazara, PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Pelantikan tersebut berlangsung di Jakarta, Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029.

Keputusan Presiden tersebut ditetapkan di Jakarta pada hari Senin, 14 September 2026 dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Prosesi pengambilan sumpah

Dalam prosesi pelantikan, rohaniwan diminta menuju tempat yang telah ditentukan untuk mendampingi pengambilan sumpah/janji jabatan Menteri Keuangan.

Sebelum sumpah diucapkan, Presiden Prabowo terlebih dahulu menanyakan kesediaan Suahasil untuk diambil sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya.

“Apakah saudara beragama Kristen?” tanya Presiden Prabowo.

“Siap, beragama Kristen Protestan,” jawab Suahasil.

Presiden kemudian menanyakan kesediaan Suahasil untuk diambil janji menurut agama Kristen.

“Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?”

“Siap, bersedia,” jawab Suahasil.

Selanjutnya, Suahasil mengikuti dan mengulangi kata-kata sumpah yang dibacakan Presiden.

“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Suahasil.

Dalam sumpah tersebut, Suahasil juga menyatakan komitmen untuk menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

“Kiranya Tuhan menolong saya,” ucapnya mengakhiri sumpah.

Setelah pengambilan sumpah selesai, rohaniwan diminta kembali ke tempat semula. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan penandatanganan berita acara.

Suahasil Nazara menuju meja penandatanganan untuk menandatangani berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto juga menuju meja yang sama untuk melakukan penandatanganan.

Pesan Prabowo: Jaga keuangan negara

Usai dilantik, Suahasil menyampaikan arahan khusus yang diterimanya dari Presiden Prabowo. Pesan tersebut, kata dia, berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” kata Suahasil.

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari keuangan negara harus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Karena itu, APBN harus dikelola secara sehat sekaligus kredibel sehingga dapat dipercaya.

“APBN itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya,” ujarnya.

Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan akan melanjutkan pekerjaan yang selama ini telah berjalan untuk menjaga keuangan negara. APBN, kata dia, harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Defisit tetap di bawah 3 persen

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menegaskan pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Ia juga menyatakan akan memastikan komunikasi publik mengenai APBN dilakukan secara kredibel dan dapat dipercaya.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” katanya.

Efisiensi bukan sekadar potong anggaran

Suahasil turut menjelaskan mengenai efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi tidak identik dengan sekadar memangkas belanja pemerintah.

Ia menjelaskan, APBN terdiri atas penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Pada sisi belanja, pemerintah akan terus mencari penggunaan anggaran yang lebih efisien dengan tetap memastikan target dan keluaran program tercapai.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal,” kata Suahasil.

Menurut dia, belanja negara harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebut sebagai kelanjutan, bukan perubahan

Terkait pergantian Menteri Keuangan, Suahasil menyebutnya bukan sebagai perubahan mendadak dalam kebijakan fiskal, melainkan kelanjutan dari pekerjaan yang selama ini telah dilakukan Kementerian Keuangan.

“Menurut saya ini bukan perubahan. Ini adalah kelanjutan saja,” ujarnya.

Suahasil mengatakan dirinya telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga memahami pekerjaan dan tantangan kementerian tersebut.

Kementerian Keuangan, kata dia, merupakan kementerian dengan organisasi besar yang memiliki sekitar 77.000 pegawai dan bekerja di seluruh Indonesia.

“Kita akan terus melanjutkan menjaga keuangan negara dengan cara yang akan lebih baik,” katanya.

Ia memastikan proses transisi akan dikoordinasikan dengan baik. Setelah pelantikan, Suahasil akan kembali ke Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pekerjaan kementerian.

“Transisi pasti harus kita koordinasikan dengan baik dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa,” ujarnya.

Bagi Suahasil, tantangan Kementerian Keuangan ke depan adalah menjaga agar APBN tetap sehat dan kredibel, sekaligus memastikan anggaran negara mampu menopang program prioritas pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Terima kasih teman-teman media, mohon dukungannya,” kata Suahasil mengakhiri keterangannya.

Sumber video: tayangan resmi prosesi pelantikan dan keterangan Suahasil seusai pelantikan melalui kanal YouTube pemerintah. Pernyataan mengenai arahan Presiden, APBN, efisiensi, dan defisit di bawah 3 persen juga selaras dengan keterangan resmi yang diberitakan setelah pelantikan.

Suwidodo/Red.